Padang (ANTARA) -
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Barat (Sumbar) turut berpartisipasi dalam menyemarakkan hari Sarjana Nasional 2024 yang jatuh pada 29 September.
Partisipasi itu dilakukan oleh jajaran Kemenkumham Sumbar dengan menggelar penyuluhan hukum langsung kepada mahasiswa di Kampus Universitas Baiturahmah Padang pada Rabu (25/9).
"Kegiatan penyuluhan ini dilakukan serentak oleh jajaran Kemenkumham RI se-Indonesia termasuk Sumbar," kata Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sumbar Ruliana P Harsiwi.
Dalam sambutannya ia mengatakan penyuluhan hukum kepada generasi muda khususnya mahasiswa diharapkan dapat menyebarluaskan semangat kesadaran dan kepatuhan hukum di tengah masyarakat.
"Mahasiswa sebagai agen perubahan dapat menyebarluaskan pengetahuannya kepada masyarakat sehingga terwujudlah kesadaran dan kepatuhan hukum," katanya.
Ia mengatakan ketika pemahaman hukum sudah tertanam di dalam jiwa individu maka mereka bisa menghindari pelanggaran hukum karena ada resiko dan dampaknya.
Ruliana mengatakan pihaknya selama ini berkelanjutan terus menggencarkan kegiatan penyuluhan hukum, tidak hanya pada momen peringatan Hari Sarjana Nasional 2024.
Kegiatan penyuluhan hukum selama ini memyasar berbagai elemen masyarakat mulai dari lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, pelajar, santri, warga di pasar-pasar tradisional, hingga mahasiswa.
Rektor Universitas Baiturrahmah Musliar Kasim dalam sambutannya menyambut baik kegiatan penyuluhan hukum oleh Kanwil Kemenkumham Sumbar.
Materi hukum yang disampaikan oleh tim penyuluh diharapkan bisa membantu pihak Kampus untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh mahasiswa maupun komunitas mahasiswa.
Penyuluhan yang dilakukan oleh Kemenkumham Sumbar dilakukan serentak secara nasional berdasarkan arahan dari Kemenkumham RI pada 18-25 September 2024.
Tema yang diangkat dala kegiatan adalah “Tingkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, Hindari Perundungan di Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Pendidikan Tinggi Lainnya”.
Penyuluhan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Kanwil dan Organisasi atau Lembaga Bantuan Hukum pada 33 provinsi.