Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut belum ada rapat terbatas (ratas) terkait dengan wacana pemberian subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tiket kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek.
"Kami belum, belum. Kan biasanya ada ratasnya, dan biasanya kan kami mengikuti," ujar Erick di Jakarta, Senin.
Erick mengatakan, belum mengetahui mengenai detail dari wacana kebijakan subsidi KRL berbasis NIK. Dari pihak PT KAI (Persero) pun belum memberikan laporan terkait hal tersebut.
"Saya enggak tahu, saya belum tahu," kata Erick.
Erick menyampaikan, BUMN bukanlah Kementerian yang mengambil kebijakan terkait dengan subsidi berbasis NIK, meski KAI berada di bawah BUMN.
Penentuan kebijakan tersebut dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kementerian BUMN, lanjut Erick, akan melaksanakan tugas tersebut yang diyakini berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Kalau memang ada kebijakan seperti itu, saya rasa harus duduk bersama, dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah. Karena kami kan bagian dari pemerintah," ucapnya.
Erick mengharapkan adanya transparansi antara kementerian apabila kebijakan subsisi KRL berbasis NIK akhirnya disetujui.
"Kita berharap ada transparansi yang disepakati oleh Kementerian yang mengambil kebijakan dan Menteri Keuangan dan kami (Kementerian BUMN)," ucapnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemberian subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tiket kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana.
"Itu belum, masih wacana," kata Budi Karya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Budi mengatakan, memang sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi.
Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.
"Kita lagi studi bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang yang memang pantas untuk mendapatkan, bahwa nanti kalau ada (berbasiskan) NIK, ya itu masih wacana, masih studi," kata dia.
Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa terakhir.
Hal itu bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama.
Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.
Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni, salah satunya, dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Erick Thohir: Belum ada ratas terkait subsidi KRL berbasis NIK
"Kami belum, belum. Kan biasanya ada ratasnya, dan biasanya kan kami mengikuti," ujar Erick di Jakarta, Senin.
Erick mengatakan, belum mengetahui mengenai detail dari wacana kebijakan subsidi KRL berbasis NIK. Dari pihak PT KAI (Persero) pun belum memberikan laporan terkait hal tersebut.
"Saya enggak tahu, saya belum tahu," kata Erick.
Erick menyampaikan, BUMN bukanlah Kementerian yang mengambil kebijakan terkait dengan subsidi berbasis NIK, meski KAI berada di bawah BUMN.
Penentuan kebijakan tersebut dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kementerian BUMN, lanjut Erick, akan melaksanakan tugas tersebut yang diyakini berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Kalau memang ada kebijakan seperti itu, saya rasa harus duduk bersama, dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah. Karena kami kan bagian dari pemerintah," ucapnya.
Erick mengharapkan adanya transparansi antara kementerian apabila kebijakan subsisi KRL berbasis NIK akhirnya disetujui.
"Kita berharap ada transparansi yang disepakati oleh Kementerian yang mengambil kebijakan dan Menteri Keuangan dan kami (Kementerian BUMN)," ucapnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemberian subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tiket kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana.
"Itu belum, masih wacana," kata Budi Karya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Budi mengatakan, memang sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi.
Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.
"Kita lagi studi bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang yang memang pantas untuk mendapatkan, bahwa nanti kalau ada (berbasiskan) NIK, ya itu masih wacana, masih studi," kata dia.
Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa terakhir.
Hal itu bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama.
Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.
Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni, salah satunya, dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Erick Thohir: Belum ada ratas terkait subsidi KRL berbasis NIK