Padang (ANTARA) - Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) Endang Kurnia Saputra menyarankan agar pemerintah provinsi setempat lebih banyak menggandeng investor untuk mempercepat kemajuan sektor pariwisata di Ranah Minang.
"BI Sumbar platform perjuangannya adalah mendorong agar industri pariwisata kita tumbuh lebih baik," kata Kepala BI Perwakilan Sumbar Endang Kurnia Saputra di Padang, Minggu.
Dorongan itu disampaikan Endang mengingat modal Provinsi Sumbar tergolong besar khususnya di sektor pariwisata. Selain bentangan alam Ranah Minang juga dikenal dengan kuliner yang telah diakui dunia seperti rendang.
Tidak hanya itu, Provinsi Sumbar juga kaya akan tradisi masyarakat yang hingga kini masih terus terjaga termasuk keberadaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menghasilkan berbagai produk berkualitas di antaranya songket.
"Bank Indonesia melihat inilah yang perlu terus dikembangkan salah satunya dengan mendatangkan investor," ujar dia.
Untuk tahap awal, eks Deputi Kepala BI Perwakilan DKI Jakarta tersebut menyarankan agar Pemerintah Provinsi Sumbar terlebih dahulu menggandeng investor skala nasional. Sebab, untuk menggandeng investor luar negeri akan cukup sulit. Selain itu, pemerintah daerah juga akan bersaing dengan provinsi-provinsi lain yang menargetkan hal yang sama.
"Pertama itu, ajak investor membangun hotel atau investasi berkelanjutan yang didukung oleh potensi daerah khususnya pariwisata," saran Endang.
Selain investasi yang berkelanjutan, Kepala BI Sumbar juga menyarankan di Semester II tahun 2024 pemerintah daerah kembali menggalakkan pertumbuhan peningkatan pangsa terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) khususnya sektor pertanian.
Apalagi, Ranah Minang baru saja dilanda bencana hidrometeorologi yang menyebabkan 5.971 hektare lahan pertanian rusak akibat erupsi maupun banjir lahar hujan yang terjadi pada Sabtu (11/5).
Kendati demikian ia menyakini pemulihan di sektor pertanian akan berjalan lebih cepat mengingat masifnya perbaikan, dan bantuan yang diberikan pemerintah pusat. Sebagai contoh bantuan senilai Rp33,34 miliar dari Kementerian Pertanian bagi Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang guna meningkatkan pertanian di daerah itu pascabencana.
"BI Sumbar platform perjuangannya adalah mendorong agar industri pariwisata kita tumbuh lebih baik," kata Kepala BI Perwakilan Sumbar Endang Kurnia Saputra di Padang, Minggu.
Dorongan itu disampaikan Endang mengingat modal Provinsi Sumbar tergolong besar khususnya di sektor pariwisata. Selain bentangan alam Ranah Minang juga dikenal dengan kuliner yang telah diakui dunia seperti rendang.
Tidak hanya itu, Provinsi Sumbar juga kaya akan tradisi masyarakat yang hingga kini masih terus terjaga termasuk keberadaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menghasilkan berbagai produk berkualitas di antaranya songket.
"Bank Indonesia melihat inilah yang perlu terus dikembangkan salah satunya dengan mendatangkan investor," ujar dia.
Untuk tahap awal, eks Deputi Kepala BI Perwakilan DKI Jakarta tersebut menyarankan agar Pemerintah Provinsi Sumbar terlebih dahulu menggandeng investor skala nasional. Sebab, untuk menggandeng investor luar negeri akan cukup sulit. Selain itu, pemerintah daerah juga akan bersaing dengan provinsi-provinsi lain yang menargetkan hal yang sama.
"Pertama itu, ajak investor membangun hotel atau investasi berkelanjutan yang didukung oleh potensi daerah khususnya pariwisata," saran Endang.
Selain investasi yang berkelanjutan, Kepala BI Sumbar juga menyarankan di Semester II tahun 2024 pemerintah daerah kembali menggalakkan pertumbuhan peningkatan pangsa terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) khususnya sektor pertanian.
Apalagi, Ranah Minang baru saja dilanda bencana hidrometeorologi yang menyebabkan 5.971 hektare lahan pertanian rusak akibat erupsi maupun banjir lahar hujan yang terjadi pada Sabtu (11/5).
Kendati demikian ia menyakini pemulihan di sektor pertanian akan berjalan lebih cepat mengingat masifnya perbaikan, dan bantuan yang diberikan pemerintah pusat. Sebagai contoh bantuan senilai Rp33,34 miliar dari Kementerian Pertanian bagi Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang guna meningkatkan pertanian di daerah itu pascabencana.