Padang Panjang (ANTARA) -
Untuk mengakselerasi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penanganan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo, SIP, pimpin rapat koordinasi di Balaikota Padang Panjang, Senin (27/5) diikuti BNPB, BPBD Sumbar, Dandim 0304/Agam dan 0307/Tanah Datar. Plh Wali Kota Padang Panjang, Sekda dan kepala BPBD Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar dan Agam.
Rapat koordinasi di ruang VIP Balaikota tersebut guna percepatan penanganan dampak bencana alam banjir bandang lahar dingin dan longsor yang terjadi di tiga daerah tersebut.
"Relokasi pengungsi merupakan protap utama agar tidak ada korban lagi. Kita harap Pemda untuk aktif. Mengingat adanya masyarakat yang tinggal di lokasi berpotensi bencana tersebut," ungkap Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo, SIP.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi agar terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait penanganan dampak bencana banjir bandang.
Tenaga Ahli Kepala BNPB, Kolonel Inf Heri Setiono, pada kesempatan tersebut menyebutkan, sejak kejadian bencana, BNPB telah menyalurkan bantuan untuk kebutuhan dasar logistik dan peralatan serta konsolidasi anggaran dalam bentuk dana siap pakai.
"Fokus dari hasil kunjungan Presiden beberapa hari lalu, yaitu penanganan di hulu. Di antaranya penghancuran material batu. Selain itu normalisasi sungai di posisi yang berpotensi bencana. Pemasangan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) serta pembuatan sabo dam," jelas dia.
Di kota Padang Panjang, menurut Plh Walikota Dr. Winarno, M.E, bencana alam banjir bandang 8 April lalu di Padang Panjang, mengakibatkan runtuhnya jembatan Tanjung. Setelah itu menyusul banjir bandang pada 11 Mei 2024.
"Dalam penanganan bencana banjir bandang ini, Pemkot telah melakukan beberapa tindakan, di antaranya pembukaan posko pengungsi. Hari pertama itu ada sekitar 340 pengungsi. Selain itu telah dilakukan pendataan dan penyaluran bantuan," kata dia.
Ia menjelaskan, saat ini Pemkot tengah menyiapkan relokasi dan normalisasi aliran sungai di Lubuk Mata Kucing dan pembersihan saluran air yang terus dilakukan bekerja sama dengan TNI dan Polri.
"Untuk pemulihan jangka pendek, telah dibangun jembatan darurat untuk akses masyarakat serta MCK di Tanjung dan Lubuk Mata Kucing. Untuk warga yang rumahnya rusak, kita carikan rumah kontrakan. Saat ini kita butuh penambahan alat berat agar normalisasi sungai berjalan lebih cepat. Sementara untuk jangka panjang, dibutuhkan pembangunan jalan di Lubuk Mata Kucing dan jembatan di Tanjung serta SMA N 1 Sumbar yang saat ini sudah dalam proses preview," jelas Winarno.
Ia menambahkan, untuk masa tanggap darurat juga di perpanjang hingga 8 Juni, mengingat masih ada pengungsi di SMA N 1 Sumbar.