Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat merampungkan program bedah rumah bagi keluarga miskin di daerah itu bekerja sama dengan perusahaan kelapa sawit melalui program corporate social responsibility.
Bupati Pasaman Barat Hamsuardi di Simpang Empat, Jumat, mengatakan program bedah rumah itu menggandeng Wilmar Group yang terdiri dari CSR PT. AMP Plantation, PT. PMJ, PT. PHP dan PT. GMP.
Pengerjaan tersebut terdiri dari renovasi rumah tidak layak huni, pembangunan sumber air bersih, pembangunan sanitasi layak, sambungan listrik bersubsidi, dan bantuan kompor berserta regulator dan tabung gas untuk bahan bakar memasak.
Menurutnya bantuan ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk pelibatan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit untuk terlibat aktif dalam isu penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Upaya ini dalam rangka memperkuat kolaborasi pemerintah daerah bersama perusahaan untuk mencapai target penyelesaian kemiskinan pada angka 6,65 persen, angka prevalensi stunting menjadi 14,00 persen dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0,00 persen pada tahun 2024.
"Kunci rumah telah kita berikan secara simbolis ke penerima manfaat yakni Nurma Yenti dari Bayur Kabung dan Sri Rahayu dari Kecamatan Kinali, Rifda Warni dari Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Fitriani dari Kecamatan Pasaman," katanya.
Ia menyebutkan kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama di negeri ini dan membutuhkan penanganan secara tepat dan cepat dengan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.
Upaya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Sehingga untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi serta efektivitas anggaran.
Ia mengapresiasi yang setinggi-tingginya dalam partisipasi perusahaan untuk ikut dalam isu pembangunan pemerintah.
Kedepannya, katanya, tentu tetap dapat berpartisipasi sekaligus mengajak perusahaan-perusahaan lainnya untuk berpartisipasi. Sebab berdasarkan publikasi BPS Pada tahun 2023, angka kemiskinan Pasaman Barat masih tercatat sebesar 6,92 persen sedangkan angka kemiskinan ekstrem masih tercatat sebesar 0,38 persen.
Pelaksana tugas Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat Ikhwanri menyampaikan bahwa penyerahan kunci secara simbolis atas rehab rumah tidak layak huni dari program CSR merupakan model yang akan menjadi acuan bagi perusahaan-perusahaan lain yang ada di daerah itu.
"Kami ingin membuat model untuk pedoman bagi perusahaan-perusahaan dan swasta lainnya dalam membantu keluarga miskin. Kami yakin kemiskinan dan stunting di Pasaman Barat dapat ditekan bila melibatkan semua pihak" katanya.
Bupati Pasaman Barat Hamsuardi di Simpang Empat, Jumat, mengatakan program bedah rumah itu menggandeng Wilmar Group yang terdiri dari CSR PT. AMP Plantation, PT. PMJ, PT. PHP dan PT. GMP.
Pengerjaan tersebut terdiri dari renovasi rumah tidak layak huni, pembangunan sumber air bersih, pembangunan sanitasi layak, sambungan listrik bersubsidi, dan bantuan kompor berserta regulator dan tabung gas untuk bahan bakar memasak.
Menurutnya bantuan ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk pelibatan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit untuk terlibat aktif dalam isu penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Upaya ini dalam rangka memperkuat kolaborasi pemerintah daerah bersama perusahaan untuk mencapai target penyelesaian kemiskinan pada angka 6,65 persen, angka prevalensi stunting menjadi 14,00 persen dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0,00 persen pada tahun 2024.
"Kunci rumah telah kita berikan secara simbolis ke penerima manfaat yakni Nurma Yenti dari Bayur Kabung dan Sri Rahayu dari Kecamatan Kinali, Rifda Warni dari Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Fitriani dari Kecamatan Pasaman," katanya.
Ia menyebutkan kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama di negeri ini dan membutuhkan penanganan secara tepat dan cepat dengan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.
Upaya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Sehingga untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi serta efektivitas anggaran.
Ia mengapresiasi yang setinggi-tingginya dalam partisipasi perusahaan untuk ikut dalam isu pembangunan pemerintah.
Kedepannya, katanya, tentu tetap dapat berpartisipasi sekaligus mengajak perusahaan-perusahaan lainnya untuk berpartisipasi. Sebab berdasarkan publikasi BPS Pada tahun 2023, angka kemiskinan Pasaman Barat masih tercatat sebesar 6,92 persen sedangkan angka kemiskinan ekstrem masih tercatat sebesar 0,38 persen.
Pelaksana tugas Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat Ikhwanri menyampaikan bahwa penyerahan kunci secara simbolis atas rehab rumah tidak layak huni dari program CSR merupakan model yang akan menjadi acuan bagi perusahaan-perusahaan lain yang ada di daerah itu.
"Kami ingin membuat model untuk pedoman bagi perusahaan-perusahaan dan swasta lainnya dalam membantu keluarga miskin. Kami yakin kemiskinan dan stunting di Pasaman Barat dapat ditekan bila melibatkan semua pihak" katanya.