Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kementeriannya serius untuk membasmi mafia tanah yang meresahkan rakyat kecil, korporasi dan bahkan merugikan negara Indonesia.
"Tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR/BPN bersama-sama dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai dengan yang menjadi arahan dari Bapak Presiden RI Joko Widodo kepada kami agar bisa menegakkan keadilan atas tanah," ujar AHY di Jakarta, Senin.
Menurut dia, Rapat Pra Operasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan yang digelar pada Senin (4/3) dihadiri oleh para pemangku kepentingan termasuk elemen institusi hukum.
"Saya baru saja bersama bapak Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, direktur jenderal yang khusus menangani sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia, kemudian hadir juga Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Polri, Kejaksaan agung, Mahkamah Agung dan semua pemangku kepentingan terkait kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk dari berbagai elemen institusi terkait di mana kita melakukan rapat pra operasi untuk menunjukkan target-target operasi pemberantasan mafia tanah pada tahun ini," katanya.
Kementerian ATR/BPN memiliki tugas penting di mana membentuk satgas anti mafia tanah dengan tujuan menyelesaikan berbagai kasus, format termasuk praktik kejahatan yang dilakukan mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya yakni rakyat kecil yang paling menderita, tetapi juga korporasi termasuk negara yang akan sangat dirugikan secara ekonomi.
"Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia. Di sini kita bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik, dan besok secara langsung saya menyampaikan hal ini kepada Bapak Jaksa Agung di Kantor Kejaksaan Agung, kemudian kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri," kata AHY.
AHY mengatakan, walaupun baru dua pekan menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN tetapi dirinya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, pengaduan dari masyarakat termasuk yang disampaikan langsung lewat media sosial termasuk juga secara langsung secara pribadi.
"Oleh karena itu saya memiliki optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar bersama-sama mencapai target dengan baik pada tahun ini," katanya.
Sebagai informasi, AHY mendapatkan mandat dari Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan agraria, salah satunya mafia tanah.
AHY sendiri mengaku kasus penyerobotan lahan oleh mafia menjadi tantangan terbesar bagi instansi yang sedang ia pimpin saat ini. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar tanggung jawab yang kini menjadi bagian dari "pekerjaan rumah" Kementerian ATR terhadap pelayanan publik bisa segera dituntaskan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: AHY: Kementerian ATR serius untuk membasmi mafia tanah di Indonesia
"Tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR/BPN bersama-sama dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai dengan yang menjadi arahan dari Bapak Presiden RI Joko Widodo kepada kami agar bisa menegakkan keadilan atas tanah," ujar AHY di Jakarta, Senin.
Menurut dia, Rapat Pra Operasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan yang digelar pada Senin (4/3) dihadiri oleh para pemangku kepentingan termasuk elemen institusi hukum.
"Saya baru saja bersama bapak Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, direktur jenderal yang khusus menangani sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia, kemudian hadir juga Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Polri, Kejaksaan agung, Mahkamah Agung dan semua pemangku kepentingan terkait kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk dari berbagai elemen institusi terkait di mana kita melakukan rapat pra operasi untuk menunjukkan target-target operasi pemberantasan mafia tanah pada tahun ini," katanya.
Kementerian ATR/BPN memiliki tugas penting di mana membentuk satgas anti mafia tanah dengan tujuan menyelesaikan berbagai kasus, format termasuk praktik kejahatan yang dilakukan mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya yakni rakyat kecil yang paling menderita, tetapi juga korporasi termasuk negara yang akan sangat dirugikan secara ekonomi.
"Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia. Di sini kita bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik, dan besok secara langsung saya menyampaikan hal ini kepada Bapak Jaksa Agung di Kantor Kejaksaan Agung, kemudian kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri," kata AHY.
AHY mengatakan, walaupun baru dua pekan menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN tetapi dirinya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, pengaduan dari masyarakat termasuk yang disampaikan langsung lewat media sosial termasuk juga secara langsung secara pribadi.
"Oleh karena itu saya memiliki optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar bersama-sama mencapai target dengan baik pada tahun ini," katanya.
Sebagai informasi, AHY mendapatkan mandat dari Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan agraria, salah satunya mafia tanah.
AHY sendiri mengaku kasus penyerobotan lahan oleh mafia menjadi tantangan terbesar bagi instansi yang sedang ia pimpin saat ini. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar tanggung jawab yang kini menjadi bagian dari "pekerjaan rumah" Kementerian ATR terhadap pelayanan publik bisa segera dituntaskan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: AHY: Kementerian ATR serius untuk membasmi mafia tanah di Indonesia