Solok (ANTARA) - Pemerintah Kota Solok, Sumatera Barat menerima penghargaan sebagai kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tingkat Sumatera Barat.
Wali Kota Solok Zul Elfian Umar di Solok, Kamis mengatakan kota peduli HAM merupakan upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.
"Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah serta dukungan dari masyarakat Kota Solok. Penghargaan ini tentu menjadi motivasi dan semangat kerja pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat Kota Solok," katanya.
Ia berharap agar penghargaan ini bisa menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, sinergi dan kerja sama antar pemangku kepentingan baik OPD dan instansi di lingkungan pemerintah Kota Solok perlu diperkuat, khususnya terkait implementasi HAM dalam aturan, penerapan kebijakan, maupun dalam pelaksanaan program kerja masing-masing pemangku kepentingan.
Sementara itu, sebelumnya Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar Haris Sukamto mengatakan terdapat beberapa parameter penilaian untuk menetapkan suatu daerah menjadi kota peduli HAM.
"Aspek tersebut mencakup hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam Pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, lingkungan yang baik, sehat, hak atas perumahan yang layak, serta hak perempuan dan anak," ujarnya.
Penghargaan itu juga sebagai salah satu cara Kementerian Hukum dan HAM RI dalam memberikan motivasi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pemenuhan HAM di daerahnya.
Senada dengan itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan semangat dalam peringatan HAM sedunia ke-75 Tahun 2023 sesuai tema 'harmoni dalam keberagaman' agar benar-benar bisa kita lakukan dan sesuai juga dengan tagline #Bedauntukbersatu.
Selain itu, karena sudah sepatutnya seluruh jajaran pemerintah di Indonesia mulai dari pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Nasional semuanya betul-betul bisa menunaikan apa yang menjadi Hak Asasi Manusia.
"Kami ucapkan selamat dan apresiasi serta ucapan terimakasih kepada 15 kepala daerah yang mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI kali ini," ujar dia.
Ia juga berharap semoga tahun depan seluruh kabupaten dan kota di Sumbar akan mendapatkan penghargaan ini peduli HAM.
Wali Kota Solok Zul Elfian Umar di Solok, Kamis mengatakan kota peduli HAM merupakan upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.
"Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah serta dukungan dari masyarakat Kota Solok. Penghargaan ini tentu menjadi motivasi dan semangat kerja pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat Kota Solok," katanya.
Ia berharap agar penghargaan ini bisa menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, sinergi dan kerja sama antar pemangku kepentingan baik OPD dan instansi di lingkungan pemerintah Kota Solok perlu diperkuat, khususnya terkait implementasi HAM dalam aturan, penerapan kebijakan, maupun dalam pelaksanaan program kerja masing-masing pemangku kepentingan.
Sementara itu, sebelumnya Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar Haris Sukamto mengatakan terdapat beberapa parameter penilaian untuk menetapkan suatu daerah menjadi kota peduli HAM.
"Aspek tersebut mencakup hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam Pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, lingkungan yang baik, sehat, hak atas perumahan yang layak, serta hak perempuan dan anak," ujarnya.
Penghargaan itu juga sebagai salah satu cara Kementerian Hukum dan HAM RI dalam memberikan motivasi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pemenuhan HAM di daerahnya.
Senada dengan itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan semangat dalam peringatan HAM sedunia ke-75 Tahun 2023 sesuai tema 'harmoni dalam keberagaman' agar benar-benar bisa kita lakukan dan sesuai juga dengan tagline #Bedauntukbersatu.
Selain itu, karena sudah sepatutnya seluruh jajaran pemerintah di Indonesia mulai dari pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Nasional semuanya betul-betul bisa menunaikan apa yang menjadi Hak Asasi Manusia.
"Kami ucapkan selamat dan apresiasi serta ucapan terimakasih kepada 15 kepala daerah yang mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI kali ini," ujar dia.
Ia juga berharap semoga tahun depan seluruh kabupaten dan kota di Sumbar akan mendapatkan penghargaan ini peduli HAM.