Padang Panjang (ANTARA) - Kafa'ah seorang pemimpin bertitik tolak kepada dua poros utama yaitu saleh dan muslih, hal tersebut disampaikan Buya Dr. Gusrizal Gazahar, Lc, M.Ag, saat menjadi pemateri dalam Muzakarah yang di gelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Rabu (18/10) di kantor MUI komplek Islamic Center.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, Buya Dr. Gusrizal Gazahar, Lc, M.Ag, menyebutkan persyaratan keislaman, keadilan, kejujuran, keilmuan, kemampuan fisik dan kecakapan dalam kepemimpinan, kewibawaan, merupakan jabaran dari dua poros utama tersebut.
"Dengan kemampuan itulah, bisa diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat," kata dia.
Ia menjelaskan, jabatan bukanlah tujuan, tapi hanyalah wasilah untuk menyebarkan kesalehan dan kemaslahatan.
"Siapa saja yang memenuhi kriteria ini, tentu akan berpantang dengan menjangkau jabatan dengan kepalsuan, kebohongan, kecurangan, pembelian suara dan lainnya," tegas buya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Setdako Padang Panjang, Drs. Maiharman menyampaikan, money politic merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang pada hakikatnya mencederai demokrasi bahkan merusak moral bangsa.
"Hal ini perlu kita sikapi dan disampaikan ke tengah-tengah masyarakat di Kota Padang Panjang. Dengan harapan, tema yang diangkat dalam muzakarah ini dapat benar-benar sampai dan diamalkan masyarakat kita," harap dia.
Muzakarah yang digelar MUI Kota Padang Panjang tersebut mengusung tema Dampak Money Politic dalam Memilih Calon Pemimpin dan Kriteria Pemimpin dalam Islam. (*)
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, Buya Dr. Gusrizal Gazahar, Lc, M.Ag, menyebutkan persyaratan keislaman, keadilan, kejujuran, keilmuan, kemampuan fisik dan kecakapan dalam kepemimpinan, kewibawaan, merupakan jabaran dari dua poros utama tersebut.
"Dengan kemampuan itulah, bisa diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat," kata dia.
Ia menjelaskan, jabatan bukanlah tujuan, tapi hanyalah wasilah untuk menyebarkan kesalehan dan kemaslahatan.
"Siapa saja yang memenuhi kriteria ini, tentu akan berpantang dengan menjangkau jabatan dengan kepalsuan, kebohongan, kecurangan, pembelian suara dan lainnya," tegas buya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Setdako Padang Panjang, Drs. Maiharman menyampaikan, money politic merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang pada hakikatnya mencederai demokrasi bahkan merusak moral bangsa.
"Hal ini perlu kita sikapi dan disampaikan ke tengah-tengah masyarakat di Kota Padang Panjang. Dengan harapan, tema yang diangkat dalam muzakarah ini dapat benar-benar sampai dan diamalkan masyarakat kita," harap dia.
Muzakarah yang digelar MUI Kota Padang Panjang tersebut mengusung tema Dampak Money Politic dalam Memilih Calon Pemimpin dan Kriteria Pemimpin dalam Islam. (*)