Solok (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif melalui deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Kota Solok Triati di Solok, Senin, mengatakan bahwa pemilu mendatang berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pelaksanaan pemilu anggota legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten) secara serentak di seluruh Indonesia. Pada hari yang sama, Rabu (14 Februari 2024), juga diselenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI.
Pada tahun yang sama, tepatnya 27 November 2024, akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah, yakni gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota, dan bupati/wakil bupati.
Untuk memaksimalkan pengawasan, lanjut Triati, tidak cukup hanya dengan mengandalkan jajaran bawaslu yang secara jumlah dan kekuatan personel sangat terbatas.
Untuk itu, dia memandang perlu peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam melakukan pengawasan agar terwujud pemilu yang berintegritas dan terpercaya.
"Peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu ini guna melahirkan pemimpin yang tentunya juga berintegritas dan berkualitas untuk membawa kemajuan dan kemaslahatan Kota Solok ke depan," ujarnya.
Dikatakan pula bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang terbuka agar didengar oleh seluruh masyarakat Kota Solok. Kegiatan ini diharapkan seluruh elemen masyarakat paham tentang pentingnya pengawasan partisipatif. Dengan demikian, masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan partisipatif Pemilu 2024.
"Semoga Pemilu 2024 tidak ada hoaks, politik uang, dan politik identitas. Mari sama-sama kita sukseskan pelaksanaan secara baik, benar, dan berintegritas," ucapnya.
Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Muhammad Khadafi mengatakan bahwa kampung pengawasan partisipatif merupakan agenda nasional yang pelaksanaannya di Kota Solok.
Kegiatan tersebut, kata dia, bertujuan menjadi wadah bagi semua pihak untuk mendiskusikan banyak hal berkaitan dengan pemilu, pengawasan, dan seluruh tata kelolanya yang dibungkus di dalam demokrasi.
"Mudah-mudahan dengan ini potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi akan hilang. Itu yang kita harapkan dari proses ini," katanya.
Khadafi mengatakan bahwa Kota Solok merupakan yang kedua melaksanakan deklarasi Kampung Pengawasan di Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya, dilakukan hal yang sama di Kabupaten Sijunjung.
Sebagai narasumber, Bawaslu Kota Solok menghadirkan tokoh masyarakat Amnasmen yang sebelumnya menjabat Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat dan Ketua LKAAM Kota Solok Rusli Khatib Sulaiman.
Sementara itu Asisten II Kota Solok Jefrizal berharap agar kegiatan ini bisa memberikan dampak dan manfaat yang sesuai dengan harapan masyarakat, yakni terwujudnya pemilu yang berintegritas untuk menghasilkan pemimpin yang juga memiliki integritas, serta peduli dengan kesejahteraan masyarakatnya.
"Untuk itu, seluruh proses Pemilu 2024 ini harus dikawal bersama," katanya.