Pariaman (ANTARA) - Kota Pariaman, Sumatera Barat mendapat 63 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2023 guna merenovasi rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah di daerah itu.
“Beberapa waktu lalu kami berkunjung ke DPR RI untuk bertemu dengan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PPP Muhammad Iqbal. Dalam pertemuan ini saya meminta agar masyarakat Kota Pariaman mendapatkan Program BPPS dari Kementrian PUPR," kata Wali Kota Pariaman Genius Umar, Senin.
Agar bantuan ini bisa diterima masyarakat Pariaman secara lengkap maka ia meminta organisasi perangkat daerah terkait berpartisipasi aktif memambantu di antaranya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Serta Baznas yang membantu pengadaaan septic tank dan air bersih.
Pihaknya, lanjutnya juga akan meminta PLN membantu menyukseskan program tersebut dalam hal penyambungan aliran ke rumah yang menjadi sasaran dalam program itu.
Ia menyampaikan masih banyak warga ekonomi lemah di Pariaman menghuni rumah tidak layak huni namun pihaknya akan terus berupaya agar mendapatkan program serupa sehingga semua warga di daerah itu menghuni rumah layak huni.
“Saya berharap program seperti ini terus berlanjut guna membantu masyarakat Pariaman. Karena memang sudah seharusnya pemerintah pusat membantu terlebih daerah keterbatasan anggaran," ujarnya.
Sementara itu, Muhammad Iqbal mengatakan program BSPS merupakan bantuan stimulan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni.
“Bantuan BSPS tersebut merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah dalam penyediaan rumah yang layak huni guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih sehat dan aman," katanya.
Setiap rumah penerima BSPS mendapatkan alokasi dana peningkatan kualitas rumah sebesar Rp20 juta per unit yang terdiri dari Rp17,5 juta untuk pembelian bahan material dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.
Dana tersebut akan masuk langsung ke rekening penerima bantuan namun untuk pencairannya dengan mengambil barang di toko bangunan yang ditentukan atau tidak dapat diuangkan oleh penerima.
“Penerima bantuan akan didampingi langsung oleh tim yang telah ditugaskan. Tim inilah yang akan memantau program ini sampai selesai," tambahnya.
“Beberapa waktu lalu kami berkunjung ke DPR RI untuk bertemu dengan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PPP Muhammad Iqbal. Dalam pertemuan ini saya meminta agar masyarakat Kota Pariaman mendapatkan Program BPPS dari Kementrian PUPR," kata Wali Kota Pariaman Genius Umar, Senin.
Agar bantuan ini bisa diterima masyarakat Pariaman secara lengkap maka ia meminta organisasi perangkat daerah terkait berpartisipasi aktif memambantu di antaranya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Serta Baznas yang membantu pengadaaan septic tank dan air bersih.
Pihaknya, lanjutnya juga akan meminta PLN membantu menyukseskan program tersebut dalam hal penyambungan aliran ke rumah yang menjadi sasaran dalam program itu.
Ia menyampaikan masih banyak warga ekonomi lemah di Pariaman menghuni rumah tidak layak huni namun pihaknya akan terus berupaya agar mendapatkan program serupa sehingga semua warga di daerah itu menghuni rumah layak huni.
“Saya berharap program seperti ini terus berlanjut guna membantu masyarakat Pariaman. Karena memang sudah seharusnya pemerintah pusat membantu terlebih daerah keterbatasan anggaran," ujarnya.
Sementara itu, Muhammad Iqbal mengatakan program BSPS merupakan bantuan stimulan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni.
“Bantuan BSPS tersebut merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah dalam penyediaan rumah yang layak huni guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih sehat dan aman," katanya.
Setiap rumah penerima BSPS mendapatkan alokasi dana peningkatan kualitas rumah sebesar Rp20 juta per unit yang terdiri dari Rp17,5 juta untuk pembelian bahan material dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.
Dana tersebut akan masuk langsung ke rekening penerima bantuan namun untuk pencairannya dengan mengambil barang di toko bangunan yang ditentukan atau tidak dapat diuangkan oleh penerima.
“Penerima bantuan akan didampingi langsung oleh tim yang telah ditugaskan. Tim inilah yang akan memantau program ini sampai selesai," tambahnya.