Simpang Empat, Sumbar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, siap menjalankan program smart fisheries village (SFV) untuk memperkuat kemandirian desa berbasis usaha perikanan di Pantai Sikabau, Kecamatan Koto Balingka.
"Mudah-mudahan kita siap karena program ini hanya ada tiga di Provinsi Sumbar dan salah satunya di Pasaman Barat," kata Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto usai menerima kunjungan rombongan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pasaman Barat, Sumbar, Senin.
Ia berharap wilayah yang diusulkan itu bisa lolos dan program terlaksana di Pasaman Barat.
"Tim Pemkab Pasaman Barat akan saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mewujudkan itu semua. Kami siap untuk menerima kritikan dan saran dari tim peninjauan lapangan, sehingga ada perbaikan dan akhirnya lolos menjadi SFV," tegasnya.
Kepala Dinas Perikanan Pasaman Barat Zulfi Agus mengatakan SFV bertujuan untuk menjadikan suatu desa menjadi desa mandiri dengan melibatkan beberapa sektor. Lokasi yang diusulkan ini nantinya akan menjadi desa perikanan cerdas.
Menurutnya, program itu didanai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selama tiga tahun sesuai kesepakatan antara Bupati Pasaman Barat dengan kementerian.
"Untuk tahun 2023, ini dikucurkan anggaran sebanyak Rp500 juta untuk kegiatan pelatihan terkait perikanan, pariwisata, selam, transplantasi karang dan media informasi dan komunikasi," katanya.
Ia menyebutkan muaranya nanti desa tersebut akan mandiri dan tentunya akan menciptakan mata pencarian tambahan bagi masyarakat sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Direncanakan pada tanggal 12 Maret ini akan ditandatangani kerja sama untuk program ini," katanya.
Untuk tahap awal, katanya, kegiatan ini berupa sosialisasi, pelatihan-pelatihan terkait budi daya lobster dan kepiting, pengolahan ikan, pelatihan selam, pembuatan karang garden, serta bantuan benih lobster, kepiting, dan kerapu.
Selanjutnya, nanti sampai pendampingan untuk hilirnya produk yang dibuat masyarakat serta juga kegiatan pengelolaan mangrove.
"Akhirnya, nanti menjadikan desa itu jadi desa mandiri berbasis teknologi informasi dalam pengembangan perikanan dan wisata," ujarnya.
Ia berharap kerja sama antarorganisasi perangkat daerah (OPD) terkait sangat diperlukan karena banyak melibatkan sektor lain selain perikanan.
Sementara itu, Kepala UPT Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan Nia Naelul Hasanah Ridwan mengharapkan kerja sama Pemkab Pasaman Barat dalam mewujudkan program itu.
Menurutnya, potensi dan produksi yang diperoleh timnya pada kegiatan SFV ini berjalan baik.
Ia menyebutkan tim SFV akan langsung menuju lokasi yang diusulkan Pemkab Pasaman Barat yakni Pantai Sikabau, Kecamatan Koto Balingka.
Setelah pertemuan tersebut, tim dari LRSDKP KKP melakukan peninjauan lebih lanjut ke lokasi yang diusulkan.
"Mudah-mudahan kita siap karena program ini hanya ada tiga di Provinsi Sumbar dan salah satunya di Pasaman Barat," kata Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto usai menerima kunjungan rombongan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pasaman Barat, Sumbar, Senin.
Ia berharap wilayah yang diusulkan itu bisa lolos dan program terlaksana di Pasaman Barat.
"Tim Pemkab Pasaman Barat akan saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mewujudkan itu semua. Kami siap untuk menerima kritikan dan saran dari tim peninjauan lapangan, sehingga ada perbaikan dan akhirnya lolos menjadi SFV," tegasnya.
Kepala Dinas Perikanan Pasaman Barat Zulfi Agus mengatakan SFV bertujuan untuk menjadikan suatu desa menjadi desa mandiri dengan melibatkan beberapa sektor. Lokasi yang diusulkan ini nantinya akan menjadi desa perikanan cerdas.
Menurutnya, program itu didanai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selama tiga tahun sesuai kesepakatan antara Bupati Pasaman Barat dengan kementerian.
"Untuk tahun 2023, ini dikucurkan anggaran sebanyak Rp500 juta untuk kegiatan pelatihan terkait perikanan, pariwisata, selam, transplantasi karang dan media informasi dan komunikasi," katanya.
Ia menyebutkan muaranya nanti desa tersebut akan mandiri dan tentunya akan menciptakan mata pencarian tambahan bagi masyarakat sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Direncanakan pada tanggal 12 Maret ini akan ditandatangani kerja sama untuk program ini," katanya.
Untuk tahap awal, katanya, kegiatan ini berupa sosialisasi, pelatihan-pelatihan terkait budi daya lobster dan kepiting, pengolahan ikan, pelatihan selam, pembuatan karang garden, serta bantuan benih lobster, kepiting, dan kerapu.
Selanjutnya, nanti sampai pendampingan untuk hilirnya produk yang dibuat masyarakat serta juga kegiatan pengelolaan mangrove.
"Akhirnya, nanti menjadikan desa itu jadi desa mandiri berbasis teknologi informasi dalam pengembangan perikanan dan wisata," ujarnya.
Ia berharap kerja sama antarorganisasi perangkat daerah (OPD) terkait sangat diperlukan karena banyak melibatkan sektor lain selain perikanan.
Sementara itu, Kepala UPT Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan Nia Naelul Hasanah Ridwan mengharapkan kerja sama Pemkab Pasaman Barat dalam mewujudkan program itu.
Menurutnya, potensi dan produksi yang diperoleh timnya pada kegiatan SFV ini berjalan baik.
Ia menyebutkan tim SFV akan langsung menuju lokasi yang diusulkan Pemkab Pasaman Barat yakni Pantai Sikabau, Kecamatan Koto Balingka.
Setelah pertemuan tersebut, tim dari LRSDKP KKP melakukan peninjauan lebih lanjut ke lokasi yang diusulkan.