Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat mencatat jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah itu bertambah empat unit dari 45 unit pada 2021 menjadi 49 unit pada 2022.

"Hari ini kami mengevaluasi BUMDes tersebut karena ada beberapa yang tidak aktif yang disebabkan oleh beberapa hal," kata Wali Kota Pariaman Genius Umar usai membuka Rapat Koordinasi BUMDes di Pariaman, Senin. 

Genius mengungkapkan tidak aktifnya BUMDes di Pariaman disebabkan oleh banyak faktor di antaranya ketepatan jenis usaha, sumber daya manusia yang belum mumpuni, pengurus kurang membangun komunikasi dengan kepala desa sebagai pemangku kepentingan utama, serta pandemi COVID-19.

"Kalau beberapa hal tadi diperbaiki oleh BUMDes maka BUMDes di Pariaman akan kembali bergairah," katanya.

Ia mengatakan BUMDes harus memiliki usaha yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat, tidak meniru jenis usaha BUMDes tetangga, dan dapat menyelesaikan permasalahan warga.  

Oleh karena itu ia berharap rapat koordinasi tersebut dapat membantu pengurus BUMDes dan pemerintah desa mencari jalan keluar agar usaha yang dijalankan berkembang, membantu menyelesaikan permasalahan warga, dan berdampak pada pendapatan asli desa (PAD). 

"Di Pulau Jawa itu PADesa bisa mencapai miliaran rupiah pertahun. Saya pikir kalau kita mengevaluasi kesalahan dalam menjalankan BUMDes maka kita bisa seperti itu," ujarnya. 

Dari 49 BUMDes di Pariaman terdapat satu BUMDes milik bersama. Dari 49 BUMDes tersebut yang aktif 25 unit sedangkan yang berbadan hukum lima unit. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pariaman Hendri mengatakan pihaknya terus melakukan pembinaan terhadap desa sehingga tahun ini ada pemerintah desa yang membentuk BUMDes melalui Peraturan Desa-nya. 

"Tapi memang masih dalam tahapan pembelajaran dan pembinaan. Saat ini tinggal tujuh desa lagi yang belum memiliki BUMDes," kata dia. 

Ia mengatakan pemerintah desa yang BUMDes-nya tidak aktif maka tidak dapat melakukan penyertaan modal atau dibekukan.