​Bali (ANTARA) -
Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar mengajak para perantau yang tergabung dalam Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS) Provinsi Bali untuk turut membantu pengentasan kemiskinan di kampung halaman, bisa melalui penyaluran zakar harta.
Hal itu dikatakan Rusma Yul Anwar saat memberi sambutan pada acara pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PKPS Provinsi Bali masa bakti 2022 - 2027 di Gedung Serbaguna IKMS Bali, Minggu (13/11).
"Kami dari pemerintah daerah pesisir selatan berharap sebagian zakat yang dibayarkan disalurkan ke kampung halaman berbentuk pengentasan kemiskinan," harap bupati.
Pengukuhan pengurus PKPS Provinsi Bali masa bakti 2022 - 2027 itu dilantik langsung oleh Ketua DPP PKPS Zulhendri Chaniago, dihadiri Gubernur Bali yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Kebudayaan Wayan Serina, Sekjen PKPS Djohaly Chaniago, Wasekjen PKPS Ahmad Nurdin, Ketua DPW PKPS Sumbar, Budi Syukur Dt. Bandaro Jambak, Ketua IKMS Bali dan beberapa jajaran pengurus PKPS lainya.
Rusma mengakui bahwa kondisi keuangan daerah yang dipimpinnya masih sulit karena Pemda memang sedang fokus pada pelayanan dasar.
"APBD 2023 nanti anggaran diprioritaskan pada pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur," ujarnya.
Persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) mesti diutamakan,kata dia, maka ke depan sudah menjadi tekadnya tidak ada lagi sekolah yang tanpa bangku dan kursi di daerahnya.
"Termasuk soal pelayanan kesehatan untuk warga miskin, anggaran yang disediakan hendaknya tepat sasaran," bebernya.
Sementara itu, Ketua DPP PKPS Zulhendri Chaniago menyampaikan pada kepengurusan yang baru itu untuk dapat memperkuat kekeluargaan Pesisir Selatan baik di rantau maupun kampung halaman.
Selain itu, dapat membuat terobosan dan program - program yang mantap untuk warga di wilayah yang berjuluk Pulau Dewata itu.
"Kami berharap dengan dikukuhkannya DPW PKPS Bali ini, menjadikan perantau Pessel tetap bersatu dan terus menjalin rasa kekeluargaan," harapnya.
Hal itu dikatakan Rusma Yul Anwar saat memberi sambutan pada acara pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PKPS Provinsi Bali masa bakti 2022 - 2027 di Gedung Serbaguna IKMS Bali, Minggu (13/11).
"Kami dari pemerintah daerah pesisir selatan berharap sebagian zakat yang dibayarkan disalurkan ke kampung halaman berbentuk pengentasan kemiskinan," harap bupati.
Pengukuhan pengurus PKPS Provinsi Bali masa bakti 2022 - 2027 itu dilantik langsung oleh Ketua DPP PKPS Zulhendri Chaniago, dihadiri Gubernur Bali yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Kebudayaan Wayan Serina, Sekjen PKPS Djohaly Chaniago, Wasekjen PKPS Ahmad Nurdin, Ketua DPW PKPS Sumbar, Budi Syukur Dt. Bandaro Jambak, Ketua IKMS Bali dan beberapa jajaran pengurus PKPS lainya.
Rusma mengakui bahwa kondisi keuangan daerah yang dipimpinnya masih sulit karena Pemda memang sedang fokus pada pelayanan dasar.
"APBD 2023 nanti anggaran diprioritaskan pada pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur," ujarnya.
Persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) mesti diutamakan,kata dia, maka ke depan sudah menjadi tekadnya tidak ada lagi sekolah yang tanpa bangku dan kursi di daerahnya.
"Termasuk soal pelayanan kesehatan untuk warga miskin, anggaran yang disediakan hendaknya tepat sasaran," bebernya.
Sementara itu, Ketua DPP PKPS Zulhendri Chaniago menyampaikan pada kepengurusan yang baru itu untuk dapat memperkuat kekeluargaan Pesisir Selatan baik di rantau maupun kampung halaman.
Selain itu, dapat membuat terobosan dan program - program yang mantap untuk warga di wilayah yang berjuluk Pulau Dewata itu.
"Kami berharap dengan dikukuhkannya DPW PKPS Bali ini, menjadikan perantau Pessel tetap bersatu dan terus menjalin rasa kekeluargaan," harapnya.