Padang (ANTARA) - Anggota DPRD Sumatera Barat Bakri Bakar meminta Pemprov Sumbar melakukan pelebaran jalan sepanjang tujuh kilometer yang dimanfaatkan ribuan penduduk Inderapura Muara Sakai Kabupaten Pesisir Selatan yang menejadi kebutuhan prioritas masyarakat.
"Jalur tersebut yang menjadi jalan utama bagi masyarakat Inderapura dan wisatawan sehingga ruas jalan ini dilalui oleh banyak mayarakat," kata dia di Padang,Senin.
Menurut politisi NasDem itu di ujung jalan tersebut ada lokasi peninggalan kesultanan Inderapura, bekas pelabuhan laut sejak zaman Belanda dan kawasan ini sekarang menjadi destinasi wisata, baik wisata budaya maupun wisata alam.
Menurut dia kondisi jalan ini cukup mulus namun lebarnya sempit sementara di sisi kiri dan kanan jalan kondisinya terjal sehingga membuat jalan ini dalam kondisi rawan kecelakaan.
"Kebutuhan utama jalan ini adalah penambahan bahu jalan dengan pengecoran, saat ini bila terjadi kendaraan yang berpapasan, maka salah satu diantaranya harus turun ke bahu jalan," kata dia
Sementara bahu jalan inilah yang belum memadai baik panjang maupun kualitasnya. Selama ini sudah banyak terjadi kecelakaan, terutama untuk roda dua.
Pada 2021 dirinya mengalokasikan sebagian dana pokok-pokok pikiran namun jumlahnya jauh dari memadai dan sejauh ini Pemprov belum mengalokasikan dana perbaikan yang memadai dan atau pemeliharaan selain yang bersumber dari pokok-pokok pikiran.
"Kita meminta agar pelebaran jalan ini masuk di APBD 2023 melalui dinas sehingga bisa menuntaskan pengecoran ruas yang rawan kecelakaan tersebut," kata dia.
Selain itu persoalan seperti ini mungkin tidak hanya di di Muara Sakai Inderapura, tapi juga terjadi kawasan lainnya, seperti di Langgai Kecamatan Sutera, Pasar Baru Pesisir Selatan menuju Solok, atau di Pasaman, Agam dan sebagainya.
"Intinya adalah Gubernur melalui Dinas yang terkait tidak hanya mengandalkan alokasi dana pokok-pokok pikiran anggota DPRD saja dalam melakukan perbaikan fasilitas jalan," kata dia.
Sebelumnya Pemprov Sumatera barat memproyeksikan belanja daerah di RAPBD Sumbar 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,48 persen dari Rp6,204 triliun pada 2022 menjadi sebesar Rp6,54 triliun pada 2023.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyebutkan terjadi kenaikan belanja daerah di tahun 2023 sebesar Rp339,764 miliar atau naik 5,48 persen dari belanja daerah tahun lalu.
Ia merinci belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi yang direncanakan sebesar Rp4,511 triliun yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp2,349 triliun, belanja barang dan jasa sebesar Rp2,050 triliun.
Kemudian belanja subsidi diperkirakan sebesar Rp7 miliar, belanja hibah direncanakan sebesar Rp103,686 miliar, belanja modal pada tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp794,816 miliar.
Setelah itu belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp91,707 miliar dan belanja transfer direncanakan sebesar Rp1,146 triliun.