Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat bakal memberikan modal usaha bagi keluarga yang anaknya stunting yang disebabkan karena kemiskinan guna membebaskan di daerah itu dari kasus anak gagal tumbuh tersebut di daerah itu.
"Kami sedang memberikan pendampingan terhadap keluarga yang anaknya stunting sambil mengelompokkan penyebab anak itu mengalami stunting," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman Gusniyetti Zaunit di Pariaman, Sabtu.
Ia mengatakan dengan pengelompokan tersebut maka pihaknya dapat menangani stunting secara terarah karena jika stunting disebabkan penyakit maka dapat dibantu pengobatan sedangkan jika disebabkan karena faktor lingkungan maka dinas terkait akan membantu membenahi lingkungannya.
Namun, lanjutnya jika stunting disebabkan karena orang tua tidak mampu memberikan gizi yang cukup akibat faktor kemiskinan maka dinas terkait akan memberikan bantuan modal usaha baik berternak atau bidang lainnya.
"Jadi dalam pelaksanaannya nanti kami bekerjasama dengan banyak organisasi perangkat daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing," katanya.
Ia menyebutkan saat ini angka stunting di Pariaman berada pada di bawah rata-rata nasional yaitu 10 persen yang menurutnya bisa ditekan bahkan menjadi nol dengan memberikan pemahaman kepada orang tua, calon pengantin, dan intervensi pemerintah.
Ia mengatakan pihaknya telah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) guna memberikan pemahaman, mengelompokkan penyebab stunting serta mengintervensi kasus gagal tumbuh pada anak di daerah itu.
Dalam pelaksanaannya pihaknya rutin melakukan pertemuan guna mengevaluasi pelaksanaan dan membahas kendala yang dihadapi di lapangan.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat menargetkan daerah itu bebas dari stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak pada 2024 dengan melaksanakan intervensi kesehatan dan kebijakan yang dilakukan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
"Berdasarkan hasil survei Kementerian Kesehatan RI angka stunting di Pariaman mencapai 20,3 persen. Target pemerintah pusat angka stunting secara nasional pada 2024 14 persen tetapi Kota Pariaman menargetkan nol stuntingnya," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kota Pariaman Gusniyetti Zaunit pada lokakarya mini percepatan penekanan angka stunting di Kecamatan Pariaman Selatan.
Ia mengatakan untuk mencapai target tersebut pihaknya membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga desa, dan kelurahan serta Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Setidaknya, sebutnya daerah itu memiliki 71 TPPS serta 71 TPK di 71 desa dan kelurahan yang ada di Pariaman selain dari TPPS tingkat kecamatan dan kota.
"Kami sedang memberikan pendampingan terhadap keluarga yang anaknya stunting sambil mengelompokkan penyebab anak itu mengalami stunting," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman Gusniyetti Zaunit di Pariaman, Sabtu.
Ia mengatakan dengan pengelompokan tersebut maka pihaknya dapat menangani stunting secara terarah karena jika stunting disebabkan penyakit maka dapat dibantu pengobatan sedangkan jika disebabkan karena faktor lingkungan maka dinas terkait akan membantu membenahi lingkungannya.
Namun, lanjutnya jika stunting disebabkan karena orang tua tidak mampu memberikan gizi yang cukup akibat faktor kemiskinan maka dinas terkait akan memberikan bantuan modal usaha baik berternak atau bidang lainnya.
"Jadi dalam pelaksanaannya nanti kami bekerjasama dengan banyak organisasi perangkat daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing," katanya.
Ia menyebutkan saat ini angka stunting di Pariaman berada pada di bawah rata-rata nasional yaitu 10 persen yang menurutnya bisa ditekan bahkan menjadi nol dengan memberikan pemahaman kepada orang tua, calon pengantin, dan intervensi pemerintah.
Ia mengatakan pihaknya telah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) guna memberikan pemahaman, mengelompokkan penyebab stunting serta mengintervensi kasus gagal tumbuh pada anak di daerah itu.
Dalam pelaksanaannya pihaknya rutin melakukan pertemuan guna mengevaluasi pelaksanaan dan membahas kendala yang dihadapi di lapangan.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat menargetkan daerah itu bebas dari stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak pada 2024 dengan melaksanakan intervensi kesehatan dan kebijakan yang dilakukan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
"Berdasarkan hasil survei Kementerian Kesehatan RI angka stunting di Pariaman mencapai 20,3 persen. Target pemerintah pusat angka stunting secara nasional pada 2024 14 persen tetapi Kota Pariaman menargetkan nol stuntingnya," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kota Pariaman Gusniyetti Zaunit pada lokakarya mini percepatan penekanan angka stunting di Kecamatan Pariaman Selatan.
Ia mengatakan untuk mencapai target tersebut pihaknya membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga desa, dan kelurahan serta Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Setidaknya, sebutnya daerah itu memiliki 71 TPPS serta 71 TPK di 71 desa dan kelurahan yang ada di Pariaman selain dari TPPS tingkat kecamatan dan kota.