​​​​​​​Bukittinggi (ANTARA) - Inspektur Jenderal Kemenkumham RI mendukung Kantor Imigrasi Agam untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui peningkatan dan penambahan fasilitas layanan.

"Imigrasi Agam sebagai salah satu satuan kerja dari Kemenkumham dengan wilayah kerja yang besar sebanyak delapan kabupaten kota ikut kita perjuangkan mendapatkan penghargaan zona integritas WBK, pada 2021 sudah mendapatkan prestasi dari Kemenkumham," kata Irjen Kemenkumham, Razilu M.Si di Bukittinggi, Jumat.

Ia mengatakan perlu adanya penambahan fasilitas kemudahan bagi masyarakat untuk kepengurusan keimigrasian selain program terbaru Easy Pasport di saat kunjungan kerja ke Satuan Kerja Kemenkumham di Sumatera Barat.

"Untuk peningkatan pelayanan lebih bagus lagi, sistem Drive Thru juga harus bisa dilakukan agar tidak terlalu lama warga menunggu, lainnya pelayanan untuk difabel agar bisa dilayani langsung ke rumahnya," kata dia.

Untuk menguatkan kualitas layanan, Kemenkumham juga telah merilis program terbaru dengan slogan Menyapa, Mengajarkan dan Menyadarkan.

"Supaya seluruh petugas sadar bahwa kita bekerja sebagai pelayan masyarakat, abdi negara yang harus mengabdi memberikan yang terbaik dalam setiap layanan," ujarnya.

Ia menambahkan untuk Satuan Kerja Kemenkumham di Sumatera Barat memiliki keistimewaan tersendiri terkait publikasi yang berjalan maksimal.

"Saya tidak menemukan di daerah lain begitu antusiasnya publikasi dan media dalam mengiringi program kerja Satker Kemenkumham, Sumbar berhasil memaksimalkan peran media dalam mengungkapkan kinerja," katanya.

Sementara itu Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam, Qriz Pratama mengatakan pihaknya segera meluncurkan program terobosan baru untuk memudahkan pelayanan.

"Kita telah melakukan beragam terobosan seperti menjemput bola dengan mendatangi daerah-daerah di wilayah kerja selama ini, penambahan fasilitas Drive Thru akan diluncurkan segera dengan kita sesuaikan dulu anggarannya," kata Qriz.

Ia berharap segala masukan dari Irjen Kemenkumham dapat direalisasikan dan diterapkan di Kantor Imigrasi yang membawahi wilayah kerja Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.