Padang (ANTARA) - PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumbar bangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pertama di Sumatera Barat yang berlokasi di kiri depan halaman Kantor Induk tersebut.
SPKLU diresmikan langsung oleh Direktur Regional Sumatera dan Kalimantan (Diregsumkal) Adi Lumakso didampingi General Manager PLN UIW Sumbar Toni Wahyu Wibowo, dan Sekdaprov Sumbar Hansastri, di Padang, Selasa.
Hadir pula dalam peresmian tersebut pimpinan instansi dari Dinas ESDM dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar, jajaran Executive Vice President (EVP) PLN Regsumkal, serta Pengurus MKI Sumbar.
SPKLU yang diberi nama SPKLU PLN UIW Sumbar 01 ini diharapkan dapat menjadi pioner stasiun-stasiun pengisian daya kendaraan berlistrik selanjutnya di lingkungan Sumbar dalam mendukung pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik. Terkait kendaraan listrik baik cepat atau lambat akan menjadi kendaraan komoditas mayoritas di masa yang akan datang.
‘’PLN siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder baik itu Pemerintahan Provinsi dan Daerah, seluruh Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMD dan lain sebagainya melalui partnership penyediaan SPKLU berbasis Sharing Economy Model,’’ sebut GM PLN UIW Sumbar Toni Wahyu dalam sambutannya.
SPKLU yang baru saja diresmikan memiliki daya tersambung 82,5 kVA dengan tegangan nominal 380 Volt. Panjang shelter stasiun 1,37×0,58 meter dapat menampung dua mobil listrik sekaligus untuk pengisian bersamaan.
Sarana ini dilengkapi dengan teknologi fast charging berdaya DC 50 kW dan AC 22 KW membuat pengisian dari 0 persen sampai penuh atau 100 persen melalui SPKLU hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk kapasitas baterai kendaraan listrik rata-rata saat ini.
Menurutnya, SPKLU penting guna mendukung ekosistem kendaraan listrik di masa yang akan datang. Apalagi, kendaraan listrik memiliki beberapa kelebihan yang menjanjikan dan patut mendapatkan dukungan infrastruktur.
Dijelaskan GM UIW Sumbar, dari segi biaya operasional, kendaraan listrik terbukti lebih hemat sekitar 60 persen. Sementara dari segi perhitungan emisi, kendaraan listrik cenderung lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan konvensional.
Setiap satu liter penggunaan BBM pada kendaraan konvensional setara dengan 1,3 kilo Watt hour (kWh) listrik. Harga BBM Pertamax per satu liter sekitar Rp 9.200, sementara tarif listrik per satu kWh hanya sekitar Rp 2.466,78.
Pemerintah Provinsi Sumbar turut mengapresiasi dengam gerakan PLN dalam membuat SPKLU. Sekda Provinsi Sumbar, Hansastri dalam sambutanya menyampaikan, upaya PLN sejalan dengan misi pemerintah Sumbar.
‘’Semoga ini menjadi awal yang baik untuk percepatan program penggunaan kendaraan bermotor listrik di Sumatera Barat. Pemerintah telah mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan dalam rangka mencapai peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi di sektor transportasi, serta terwujudnya penggunaan energi bersih,’’ jelas Hansastri.
Lebih lanjut Sekda menyebutkan, Pemerintahan Provinsi Sumbar tengah merencanakan mengawali penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas.
‘’Jika sudah menemukan harga yang sesuai anggaran, kami akan segera realisasikan rencana tersebut,’’ sebutnya.
Sementara Diregsumkal Adi Lumakso menyampaikan, transisi energi dengan menggunakan kendaraan listrik diperlukan untuk menjaga ketersediaan energi di masa mendatang dan memperbaiki neraca perdagangan dengan mengurangi biaya impor energi.
‘’Kendaraan listrik sejalan dengan misi industri non emisi yang sedang digalakkan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Pada pertemuan G20 dan COP26, Indonesia mencanangkan Net Zero Emission di Tahun 2060 sehingga diperlukan percepatan program transisi ke penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan khususnya transportasi melalui akselerasi penggunan kendaraan listrik,’’ ungkap Adi Lumakso.
SPKLU, lanjut Adi Lumakso, merupakan infrastruktur kelistrikan bentuk upaya nyata PLN untuk mendukung era Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang diprogramkan pemerintah.*
SPKLU diresmikan langsung oleh Direktur Regional Sumatera dan Kalimantan (Diregsumkal) Adi Lumakso didampingi General Manager PLN UIW Sumbar Toni Wahyu Wibowo, dan Sekdaprov Sumbar Hansastri, di Padang, Selasa.
Hadir pula dalam peresmian tersebut pimpinan instansi dari Dinas ESDM dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar, jajaran Executive Vice President (EVP) PLN Regsumkal, serta Pengurus MKI Sumbar.
SPKLU yang diberi nama SPKLU PLN UIW Sumbar 01 ini diharapkan dapat menjadi pioner stasiun-stasiun pengisian daya kendaraan berlistrik selanjutnya di lingkungan Sumbar dalam mendukung pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik. Terkait kendaraan listrik baik cepat atau lambat akan menjadi kendaraan komoditas mayoritas di masa yang akan datang.
‘’PLN siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder baik itu Pemerintahan Provinsi dan Daerah, seluruh Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMD dan lain sebagainya melalui partnership penyediaan SPKLU berbasis Sharing Economy Model,’’ sebut GM PLN UIW Sumbar Toni Wahyu dalam sambutannya.
SPKLU yang baru saja diresmikan memiliki daya tersambung 82,5 kVA dengan tegangan nominal 380 Volt. Panjang shelter stasiun 1,37×0,58 meter dapat menampung dua mobil listrik sekaligus untuk pengisian bersamaan.
Sarana ini dilengkapi dengan teknologi fast charging berdaya DC 50 kW dan AC 22 KW membuat pengisian dari 0 persen sampai penuh atau 100 persen melalui SPKLU hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk kapasitas baterai kendaraan listrik rata-rata saat ini.
Menurutnya, SPKLU penting guna mendukung ekosistem kendaraan listrik di masa yang akan datang. Apalagi, kendaraan listrik memiliki beberapa kelebihan yang menjanjikan dan patut mendapatkan dukungan infrastruktur.
Dijelaskan GM UIW Sumbar, dari segi biaya operasional, kendaraan listrik terbukti lebih hemat sekitar 60 persen. Sementara dari segi perhitungan emisi, kendaraan listrik cenderung lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan konvensional.
Setiap satu liter penggunaan BBM pada kendaraan konvensional setara dengan 1,3 kilo Watt hour (kWh) listrik. Harga BBM Pertamax per satu liter sekitar Rp 9.200, sementara tarif listrik per satu kWh hanya sekitar Rp 2.466,78.
Pemerintah Provinsi Sumbar turut mengapresiasi dengam gerakan PLN dalam membuat SPKLU. Sekda Provinsi Sumbar, Hansastri dalam sambutanya menyampaikan, upaya PLN sejalan dengan misi pemerintah Sumbar.
‘’Semoga ini menjadi awal yang baik untuk percepatan program penggunaan kendaraan bermotor listrik di Sumatera Barat. Pemerintah telah mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan dalam rangka mencapai peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi di sektor transportasi, serta terwujudnya penggunaan energi bersih,’’ jelas Hansastri.
Lebih lanjut Sekda menyebutkan, Pemerintahan Provinsi Sumbar tengah merencanakan mengawali penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas.
‘’Jika sudah menemukan harga yang sesuai anggaran, kami akan segera realisasikan rencana tersebut,’’ sebutnya.
Sementara Diregsumkal Adi Lumakso menyampaikan, transisi energi dengan menggunakan kendaraan listrik diperlukan untuk menjaga ketersediaan energi di masa mendatang dan memperbaiki neraca perdagangan dengan mengurangi biaya impor energi.
‘’Kendaraan listrik sejalan dengan misi industri non emisi yang sedang digalakkan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Pada pertemuan G20 dan COP26, Indonesia mencanangkan Net Zero Emission di Tahun 2060 sehingga diperlukan percepatan program transisi ke penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan khususnya transportasi melalui akselerasi penggunan kendaraan listrik,’’ ungkap Adi Lumakso.
SPKLU, lanjut Adi Lumakso, merupakan infrastruktur kelistrikan bentuk upaya nyata PLN untuk mendukung era Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang diprogramkan pemerintah.*