Padang (ANTARA) - Potensi budidaya ikan kerapu di dalam Keramba jaring Apung (KJA) di Sumatera Barat masih belum terkelola secara maksimal karena dari 323.524 hektare lahan yang tersedia, diketahui baru 50 hektare yang termanfaatkan.
"Budidaya kerapu dalam KJA sangat potensial di Sumbar mulai dari perairan di Pesisir Selatan, Kota Padang hingga ke Kepulauan Mentawai. Namun baru 50 hektare yang tergarap," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Padang, Rabu.
Mahyeldi mengatakan itu saat penyerahan bantuan budidaya bibit dan pakan kerapu di Sungai Nipah dan Sungai Bungin Kabupaten Pesisir Selatan di Balai Bibit Ikan (BBI) Sungai Nipah.
"Pesisir Selatan telah selesai RTRW kawasan pinggir pantai sehingga pemanfaatan perairan untuk KJA bisa dilaksanakan. Ini sangat besar manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Data Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, saat ini pelaku usaha budidaya kerapu berjumlah 29 kelompok. Dari jumlah itu tiga kelompok di Mentawai, 25 kelompok di Pessel dan satu kelompok di Padang dengan total produksi 60,41 ton pertahun.
"Kita mendorong pengembangan usaha perikanan ini di tiga daerah potensial karena pasar ikan kerapu tidak hanya di Hongkong tetapi banyak negara lain," ujarnya.
Mahyeldi menilai budidaya ikan kerapu akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dengan cepat karena harga ikan kerapu yang cukup menjanjikan satu kilogram seharga Rp200 ribu, dijual pada ukuran besar dua ekor per kilo. Jenis kerapu yang dibudidayakan antara lain kerapu bebek, kerapu cantik dan kerapu macan.
Ia mengatakan akan menyurati Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk dapat membantu pengembangan budidaya ikan kerapu di Sumbar.
Anggota DPRD Sumbar Bakri Bakar juga terus mendorong pelaksanaan program bantuan usaha kerapu bagi nelayan Pesisir Selatan sebagai bagian dari upaya pengembangan usaha KJA yang amat menjanjikan.
Total bantuan yang diserahkan pada kesempatan itu, KJA HDPE 5 unit, benih ikan kerapu bebek 2.800 ekor, benih ikan kerapu cantik 7.800 ekor, pakan 4.730 kg dan vitamin 255 bungkus.
"Budidaya kerapu dalam KJA sangat potensial di Sumbar mulai dari perairan di Pesisir Selatan, Kota Padang hingga ke Kepulauan Mentawai. Namun baru 50 hektare yang tergarap," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Padang, Rabu.
Mahyeldi mengatakan itu saat penyerahan bantuan budidaya bibit dan pakan kerapu di Sungai Nipah dan Sungai Bungin Kabupaten Pesisir Selatan di Balai Bibit Ikan (BBI) Sungai Nipah.
"Pesisir Selatan telah selesai RTRW kawasan pinggir pantai sehingga pemanfaatan perairan untuk KJA bisa dilaksanakan. Ini sangat besar manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Data Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, saat ini pelaku usaha budidaya kerapu berjumlah 29 kelompok. Dari jumlah itu tiga kelompok di Mentawai, 25 kelompok di Pessel dan satu kelompok di Padang dengan total produksi 60,41 ton pertahun.
"Kita mendorong pengembangan usaha perikanan ini di tiga daerah potensial karena pasar ikan kerapu tidak hanya di Hongkong tetapi banyak negara lain," ujarnya.
Mahyeldi menilai budidaya ikan kerapu akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dengan cepat karena harga ikan kerapu yang cukup menjanjikan satu kilogram seharga Rp200 ribu, dijual pada ukuran besar dua ekor per kilo. Jenis kerapu yang dibudidayakan antara lain kerapu bebek, kerapu cantik dan kerapu macan.
Ia mengatakan akan menyurati Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk dapat membantu pengembangan budidaya ikan kerapu di Sumbar.
Anggota DPRD Sumbar Bakri Bakar juga terus mendorong pelaksanaan program bantuan usaha kerapu bagi nelayan Pesisir Selatan sebagai bagian dari upaya pengembangan usaha KJA yang amat menjanjikan.
Total bantuan yang diserahkan pada kesempatan itu, KJA HDPE 5 unit, benih ikan kerapu bebek 2.800 ekor, benih ikan kerapu cantik 7.800 ekor, pakan 4.730 kg dan vitamin 255 bungkus.