Payakumbuh (ANTARA) - Dinilai tidak transparan oleh masyarakat saat mendata penerima bantuan COVID-19, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Padang Tinggi Piliang (PTP) diganti.
Pengurus RT 1 RW 1 Kelurahan PTP Rosnimar di Payakumbuh, Selasa mengatakan permintaan pergantian PSM ini diinisiasi oleh masyarakat PTP dan telah disetujui sekitar 600 orang.
"Di sini ada lima RW dan sebelas RT, banyak masyarakat yang meminta untuk mengganti PSM. Saya pastikan ini bukan hasutan, tapi memang keinginan warga," ujarnya.
Ia mengatakan tidak adanya transparan dalam mendata bantuan COVID-19 menjadi puncak dari kemarahan masyarakat.
"Ini sebenarnya hanya puncak dari ketidakpercayaan masyarakat kepada PSM ini. Apalagi anggota PSM ini banyak yang rangkap jabatan," kata dia.
Lurah PTP Wandri mengatakan bahwa lima orang PSM tersebut baru menjalankan tugasnya selama delapan bulan, tapi karena adanya aspirasi pihak kelurahan bersama LSM menggelar rapat untuk menyelesaikan hal tersebut.
”Malam itu kami undang warga, RT, RW tokoh masyarakat dan pemuda untuk membahas aspirasi terkait penolakan lima orang PSM. Kami meminta masukkan dan saran dari warga untuk memajukan Kelurahan PTP," sebutnya.
Sementara, Ketua LPM Padang Tinggi Piliang Yernita mengatakan permintaan dari masyarakat ini karena semua warga menginginkan hal yang terbaik untuk kelurahan.
Terkait aspirasi warga, pihaknya mengaku sudah melakukan koordinasi dan pembicaraan dengan berbagai pihak.
"Kami sudah melakukan pembicaraan dan koordinasi dengan banyak pihak terkait permasalahan ini. Kami juga telah meminta Dinas Sosial menganggarkan agar PSM untuk pelatihan," ujarnya.
Perempuan yang juga menjabat anggota DPRD itu mengatakan hasil dari rapat yang digelar disepakati untuk segera menyerahkan nama-nama pengganti 5 PSM yang diminta untuk diganti itu.
”Iya, perwakilan warga tetap sepakat untuk mengganti 5 PSM yang ada. Nama-nama pengganti akan diserahkan Rabu nanti," kata dia.
Pengurus RT 1 RW 1 Kelurahan PTP Rosnimar di Payakumbuh, Selasa mengatakan permintaan pergantian PSM ini diinisiasi oleh masyarakat PTP dan telah disetujui sekitar 600 orang.
"Di sini ada lima RW dan sebelas RT, banyak masyarakat yang meminta untuk mengganti PSM. Saya pastikan ini bukan hasutan, tapi memang keinginan warga," ujarnya.
Ia mengatakan tidak adanya transparan dalam mendata bantuan COVID-19 menjadi puncak dari kemarahan masyarakat.
"Ini sebenarnya hanya puncak dari ketidakpercayaan masyarakat kepada PSM ini. Apalagi anggota PSM ini banyak yang rangkap jabatan," kata dia.
Lurah PTP Wandri mengatakan bahwa lima orang PSM tersebut baru menjalankan tugasnya selama delapan bulan, tapi karena adanya aspirasi pihak kelurahan bersama LSM menggelar rapat untuk menyelesaikan hal tersebut.
”Malam itu kami undang warga, RT, RW tokoh masyarakat dan pemuda untuk membahas aspirasi terkait penolakan lima orang PSM. Kami meminta masukkan dan saran dari warga untuk memajukan Kelurahan PTP," sebutnya.
Sementara, Ketua LPM Padang Tinggi Piliang Yernita mengatakan permintaan dari masyarakat ini karena semua warga menginginkan hal yang terbaik untuk kelurahan.
Terkait aspirasi warga, pihaknya mengaku sudah melakukan koordinasi dan pembicaraan dengan berbagai pihak.
"Kami sudah melakukan pembicaraan dan koordinasi dengan banyak pihak terkait permasalahan ini. Kami juga telah meminta Dinas Sosial menganggarkan agar PSM untuk pelatihan," ujarnya.
Perempuan yang juga menjabat anggota DPRD itu mengatakan hasil dari rapat yang digelar disepakati untuk segera menyerahkan nama-nama pengganti 5 PSM yang diminta untuk diganti itu.
”Iya, perwakilan warga tetap sepakat untuk mengganti 5 PSM yang ada. Nama-nama pengganti akan diserahkan Rabu nanti," kata dia.