Padang (ANTARA) - Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Padang menggelar webinar bertema Pilkada Masa New Normal: Harapan dan Tantangan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
Dekan FISIP Universitas Andalas Dr Azwar dalam sambutannya melalui siaran pers yang diterima Antara Sumbar di Padang Senin mengapresiasi Jurusan Ilmu Politik yang senantiasa mengangkatkan webinar untuk menjaga atmosfir akademik di tengah situasi pandemi.
Hadir dalam webinar Komisioner KPU Kota Padang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Atika Triana, Ketua Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas Dr Indah Adi Putri, dimoderatori Mhd. Fajri, M.A .
Komisioner KPU Kota Padang Atika Triana dalam pemaparannya mengemukakan ada tiga tantangan pelaksanaan pilkada di masa normal baru.
Pertama, persoalan partisipasi pemilih dalam pilkada karena trend partisipasi politik masyarakat Kota Padang dalam setiap pilkada ataupun Pemilu yang digelar sejak 2005 hingga tahun 2015 cenderung turun.
Namun, usai pilkada Serentak yang dimulai dari 2015 mengalami peningkatan menjadi 52 persen , pada pilkada serentak 2018 meningkat menjadi 63 persen dan Pemilu 2019 79 persen.
KPU Padang menargetkan partisipasi pemilih pada pilkada 2020 minimal 77,5 persen, ujarnya.
Kedua, penyelenggaraan pilkada di masa pandemi ini harus tetap demokratis, profesional, dan tetap menjaga keselamatan dan kesehatan.
"Artinya, hak politik dan hak kesehatan menjadi seimbang," kata dia.
Ketiga, legitimasi masyarakat terhadap hasil pilkada yang diselenggarakan agar tidak muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa Pilkada tetap berlangsung dan dilaksanakan, namun tidak memiliki arti bahkan legitimasi karena berlangsung di tengah pandemi.
Oleh sebab itu keabsahan hasil pemilu bisa didapatkan ketika seluruh elemen merasakan peran penting pilkada dalam pembangunan sosial dan infrastruktur ditengah masyarakat.
Tingkat partisipasi yang mencapai 79 persen pada Pemilu 2019 di kota Padang tentu menjadi pekerjaan rumah bagi KPU di tengah era normal baru.
Sementara Ketua Jurusan Ilmu Politik Unand Dr Indah Adi Putru menilai upaya menyiasati pelaksanaan pilkada di tengah era normal baru sehingga sosialisasi politik tetap terlaksana dengan mematuhi protokol kesehatan dan regulasi yang ada.
Ia berharap pelaksanaan pilkada tidak hanya sekadar pemenuhan prosedur demokrasi tetapi juga yang paling penting mencapai hakikat dan substansi demokrasi itu sendiri.
Seperti pemenuhan terhadap hak pemilih untuk mendapatkan informasi yang cukup terkait proses dan tahapan pilkada, regulasi tentang prosedur pemilihan di TPS hingga tingkat keamanan pemilih dan penyelenggara, kata dia.
Ia menambahkan pilkada bukan hanya momentum prosedural yang akan dilalui masyarakat dalam kurun periode tertentu tapi pilkada era normal harus memuat hakikat demokrasi yaitu partisipasi aktif dan penegakan hukum.
Dekan FISIP Universitas Andalas Dr Azwar dalam sambutannya melalui siaran pers yang diterima Antara Sumbar di Padang Senin mengapresiasi Jurusan Ilmu Politik yang senantiasa mengangkatkan webinar untuk menjaga atmosfir akademik di tengah situasi pandemi.
Hadir dalam webinar Komisioner KPU Kota Padang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Atika Triana, Ketua Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas Dr Indah Adi Putri, dimoderatori Mhd. Fajri, M.A .
Komisioner KPU Kota Padang Atika Triana dalam pemaparannya mengemukakan ada tiga tantangan pelaksanaan pilkada di masa normal baru.
Pertama, persoalan partisipasi pemilih dalam pilkada karena trend partisipasi politik masyarakat Kota Padang dalam setiap pilkada ataupun Pemilu yang digelar sejak 2005 hingga tahun 2015 cenderung turun.
Namun, usai pilkada Serentak yang dimulai dari 2015 mengalami peningkatan menjadi 52 persen , pada pilkada serentak 2018 meningkat menjadi 63 persen dan Pemilu 2019 79 persen.
KPU Padang menargetkan partisipasi pemilih pada pilkada 2020 minimal 77,5 persen, ujarnya.
Kedua, penyelenggaraan pilkada di masa pandemi ini harus tetap demokratis, profesional, dan tetap menjaga keselamatan dan kesehatan.
"Artinya, hak politik dan hak kesehatan menjadi seimbang," kata dia.
Ketiga, legitimasi masyarakat terhadap hasil pilkada yang diselenggarakan agar tidak muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa Pilkada tetap berlangsung dan dilaksanakan, namun tidak memiliki arti bahkan legitimasi karena berlangsung di tengah pandemi.
Oleh sebab itu keabsahan hasil pemilu bisa didapatkan ketika seluruh elemen merasakan peran penting pilkada dalam pembangunan sosial dan infrastruktur ditengah masyarakat.
Tingkat partisipasi yang mencapai 79 persen pada Pemilu 2019 di kota Padang tentu menjadi pekerjaan rumah bagi KPU di tengah era normal baru.
Sementara Ketua Jurusan Ilmu Politik Unand Dr Indah Adi Putru menilai upaya menyiasati pelaksanaan pilkada di tengah era normal baru sehingga sosialisasi politik tetap terlaksana dengan mematuhi protokol kesehatan dan regulasi yang ada.
Ia berharap pelaksanaan pilkada tidak hanya sekadar pemenuhan prosedur demokrasi tetapi juga yang paling penting mencapai hakikat dan substansi demokrasi itu sendiri.
Seperti pemenuhan terhadap hak pemilih untuk mendapatkan informasi yang cukup terkait proses dan tahapan pilkada, regulasi tentang prosedur pemilihan di TPS hingga tingkat keamanan pemilih dan penyelenggara, kata dia.
Ia menambahkan pilkada bukan hanya momentum prosedural yang akan dilalui masyarakat dalam kurun periode tertentu tapi pilkada era normal harus memuat hakikat demokrasi yaitu partisipasi aktif dan penegakan hukum.