Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengatakan Partai Koalisi Pemerintah setuju dengan Partai Penguasa untuk membentuk Panitia Kerja bukan Panitia Khusus Jiwasraya pada saat voting di Komisi XI DPR RI.
"Ketika voting misalnya untuk suatu hal, itu saya sering tuh gemes sendiri. Ketika saya ngomong tentang ini itu begini, cara pandangnya begini dan begini. Begitu voting, partai pemenang Pemilu nomor satu (berbicara), intinya mendukung kebijakan yang tidak sesuai dengan rakyat. Nanti ke belakang-belakang, ada sembilan partai (di DPR), yang lain itu enggak mengasih pandangannya, lalu ngomong cuma karena dia koalisi, dia ikut pandangan partai koalisi. Kondisinya seperti itu," kata Anis dalam suatu diskusi di Warung Jati, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan bahwa sebenarnya secara individu, anggota DPR RI itu memahami dan mempunyai cara pandang tersendiri. Tapi ketika mereka terikat dengan kebijakan partai koalisi untuk mendukung pemerintah, anggota-anggota DPR RI yang kritis ini jadi bungkam begitu saja.
"Misalnya di Komisi XI, itu ada sembilan partai. ketika misalnya secara individu, mungkin mereka memahami begitu (salah), atau mereka juga punya (pandangan) bahwa ini seharusnya begini. Saya sering diomongin, bu Anis ini benar, harusnya memang begitu. Tapi kita enggak mungkin bicara seperti itu karena kita koalisi," kata Anis.
Ia berpendapat bahwa dengan sistem yang ada hingga saat ini, sulit bagi DPR RI untuk berperan seperti apa yang diinginkan oleh publik.
Karena itu, dia sangat mengapresiasi jika ada pergerakan-pergerakan di luar yang mau menyuarakan pandangan rakyat untuk memperbaiki sistem yang ada selama ini, seperti salah satunya yang dilakukan Dewan Nasional-Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) yang menginisiasi diskusi publik soal Mega Skandal Korupsi Uang Rakyat dimana salah satu kesimpulan diskusi itu adalah DPR RI harus membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap skandal korupsi Jiwasraya.
"Saya apresiasi betul gerakan yang dibentuk oleh Profesor Din (Syamsuddin) ini, kita dorong terus begitu. Dan kita sampaikan. Kalau perlu audiensi, supaya DPR RI ngomong kencang-kencang kita bisa. Ngomong juga nanti kalau misalnya mau diaudiensi dari sini ke DPR RI. Karena mereka (tidak mau bentuk Pansus) kita teriak di sini," kata Anis.
"Ketika voting misalnya untuk suatu hal, itu saya sering tuh gemes sendiri. Ketika saya ngomong tentang ini itu begini, cara pandangnya begini dan begini. Begitu voting, partai pemenang Pemilu nomor satu (berbicara), intinya mendukung kebijakan yang tidak sesuai dengan rakyat. Nanti ke belakang-belakang, ada sembilan partai (di DPR), yang lain itu enggak mengasih pandangannya, lalu ngomong cuma karena dia koalisi, dia ikut pandangan partai koalisi. Kondisinya seperti itu," kata Anis dalam suatu diskusi di Warung Jati, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan bahwa sebenarnya secara individu, anggota DPR RI itu memahami dan mempunyai cara pandang tersendiri. Tapi ketika mereka terikat dengan kebijakan partai koalisi untuk mendukung pemerintah, anggota-anggota DPR RI yang kritis ini jadi bungkam begitu saja.
"Misalnya di Komisi XI, itu ada sembilan partai. ketika misalnya secara individu, mungkin mereka memahami begitu (salah), atau mereka juga punya (pandangan) bahwa ini seharusnya begini. Saya sering diomongin, bu Anis ini benar, harusnya memang begitu. Tapi kita enggak mungkin bicara seperti itu karena kita koalisi," kata Anis.
Ia berpendapat bahwa dengan sistem yang ada hingga saat ini, sulit bagi DPR RI untuk berperan seperti apa yang diinginkan oleh publik.
Karena itu, dia sangat mengapresiasi jika ada pergerakan-pergerakan di luar yang mau menyuarakan pandangan rakyat untuk memperbaiki sistem yang ada selama ini, seperti salah satunya yang dilakukan Dewan Nasional-Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) yang menginisiasi diskusi publik soal Mega Skandal Korupsi Uang Rakyat dimana salah satu kesimpulan diskusi itu adalah DPR RI harus membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap skandal korupsi Jiwasraya.
"Saya apresiasi betul gerakan yang dibentuk oleh Profesor Din (Syamsuddin) ini, kita dorong terus begitu. Dan kita sampaikan. Kalau perlu audiensi, supaya DPR RI ngomong kencang-kencang kita bisa. Ngomong juga nanti kalau misalnya mau diaudiensi dari sini ke DPR RI. Karena mereka (tidak mau bentuk Pansus) kita teriak di sini," kata Anis.