Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan replanting (peremajaan) sawit mencapai 500 ribu hektare.

"Replanting kami dorong bagaimana mencapai target 500 ribu dengan target tertentu," kata Airlangga kepada pers di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Airlangga menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri tiga rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri kabinet Indonesia Maju. Ratas-ratas tersebut adalah "Akselerasi, Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial", "Akselerasi Penguatan Ekonomi di Sektor Pertanian dan Perikanan" dan "Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur".

"Saat ini sedang bahas dengan BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) tapi harus diubah dulu peraturan presiden (perpres) penugasan BPDP itu sendiri jadi yang pertama selesaikan perpres BPDP agar replanting jadi tugas BPDP itu sendiri," ungkap Airlangga.

Menurut Airlangga, Presiden Jokowi juga mengarahkan fokus komoditi perikanan ke komoditi tertentu yaitu udang dan lobster sedangkan khusus pertanian difokuskan ke peningkatan panen per hektarnya.

"Khusus salah satu program yang juga dimintakan Presiden adalah peremajaan sawit rakyat yang diharapkan akan ada revisi peraturan presiden tentang lembaga penggunaan dana perkebunan kelapa sawit sehingga diharapkan dari dana tersebut bisa untuk memperluas dan memperbesar jaringan 'replanting' sawit, ini segera disiapkan dan harapannya di awal tahun depan bisa 'replanting' ditingkatkan," jelas Airlangga.

Program peremajaan sawit rakyat (PSR) ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengamankan pasokan industri hilir kelapa sawit, termasuk untuk program mandatori penggunaan biodiesel kadar 30 persen (B30).

Salah satu fokus peremajaan perkebunan kelapa sawit adalah mengintegrasikan antara kebun dan pabrik pengolahan minyak sawit mentah

Adapun realisasi program replanting pada 2017 hanya mencapai 4.000-an hektare disusul 33.000 hektare di 2018. Sementara itu, sejak Juni sampai Agustus 2019 jumlah rekomendasi teknis yang telah diajukan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sudah mencapai 51.000 hektare.

Dengan demikian, hingga akhir tahun, luasan lahan yang telah mendapat rekomendasi teknis diharap bisa mencapai 119.000 hektare.