Jakarta (ANTARA) - Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama beberapa pemangku kepentingan mengajukan insiatif melawan stunting demi menuju Indonesia Emas 2045.
"Untuk menyelesaikan masalah stunting, pentjng adanya intervensi yang holistik-integratif, melibatkan semua sumber daya, mencakup semua sektor dan aktor," kata Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty di Jakarta, Jumat.
Sitti mengatakan Presiden Joko widodo harus menetapkan melawan stunting sebagai program strategis nasional.
Untuk melawan stunting juga perlu gerakan masyarakat sipil, dengan mengintensifkan dan meluaskan bentuk, jenis, skala dan model intervensi untuk mencegak, mengatasi mau pun memerangi stuntjng dengan langkah utama perbaikan gizi pangan, imunisasi dan mengutamakan "1000 Hari Pertama Kehidupan".
Sitti mengatkan perlu adanya kerja sama pemerintha, swasta dan masyarakat termasuk inovasi ragam pembiayaan dan kerja sama.
Kemudin perlu adanya pengawasan untuk melawan stunting drngan mrkanjsme perlindungan anak dengan melibatjan KPAI dan KPAID.
"Harus ada pemajuan dan harmonisasi regulasi, rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah untuk melawan stunting termasuk JKN yang sensitif anak," kata diam
JKN harus dioptimalkan sebagai instrumen mencrgah, mengatasi dan memerangi stunting secara adil dan berkelanjutan.
Pemerintah juga perlu mengintegrasikan paradigma dan kaidah pembangunan manusia dalam kebijakan anggaran baik APBN dan APBD eebagai wujud kedaulatan rakyat pada anggaran daerah.
"Untuk menyelesaikan masalah stunting, pentjng adanya intervensi yang holistik-integratif, melibatkan semua sumber daya, mencakup semua sektor dan aktor," kata Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty di Jakarta, Jumat.
Sitti mengatakan Presiden Joko widodo harus menetapkan melawan stunting sebagai program strategis nasional.
Untuk melawan stunting juga perlu gerakan masyarakat sipil, dengan mengintensifkan dan meluaskan bentuk, jenis, skala dan model intervensi untuk mencegak, mengatasi mau pun memerangi stuntjng dengan langkah utama perbaikan gizi pangan, imunisasi dan mengutamakan "1000 Hari Pertama Kehidupan".
Sitti mengatkan perlu adanya kerja sama pemerintha, swasta dan masyarakat termasuk inovasi ragam pembiayaan dan kerja sama.
Kemudin perlu adanya pengawasan untuk melawan stunting drngan mrkanjsme perlindungan anak dengan melibatjan KPAI dan KPAID.
"Harus ada pemajuan dan harmonisasi regulasi, rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah untuk melawan stunting termasuk JKN yang sensitif anak," kata diam
JKN harus dioptimalkan sebagai instrumen mencrgah, mengatasi dan memerangi stunting secara adil dan berkelanjutan.
Pemerintah juga perlu mengintegrasikan paradigma dan kaidah pembangunan manusia dalam kebijakan anggaran baik APBN dan APBD eebagai wujud kedaulatan rakyat pada anggaran daerah.