KPAI ikut melawan stunting
Jumat, 1 November 2019 19:48 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju memberikan pernyataan pers usai memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting di Kantor Wapres Jakarta, Jumat (1/11/2019). Fransiska Ninditya
Jakarta (ANTARA) - Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama beberapa pemangku kepentingan mengajukan insiatif melawan stunting demi menuju Indonesia Emas 2045.
"Untuk menyelesaikan masalah stunting, pentjng adanya intervensi yang holistik-integratif, melibatkan semua sumber daya, mencakup semua sektor dan aktor," kata Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty di Jakarta, Jumat.
Sitti mengatakan Presiden Joko widodo harus menetapkan melawan stunting sebagai program strategis nasional.
Untuk melawan stunting juga perlu gerakan masyarakat sipil, dengan mengintensifkan dan meluaskan bentuk, jenis, skala dan model intervensi untuk mencegak, mengatasi mau pun memerangi stuntjng dengan langkah utama perbaikan gizi pangan, imunisasi dan mengutamakan "1000 Hari Pertama Kehidupan".
Sitti mengatkan perlu adanya kerja sama pemerintha, swasta dan masyarakat termasuk inovasi ragam pembiayaan dan kerja sama.
Kemudin perlu adanya pengawasan untuk melawan stunting drngan mrkanjsme perlindungan anak dengan melibatjan KPAI dan KPAID.
"Harus ada pemajuan dan harmonisasi regulasi, rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah untuk melawan stunting termasuk JKN yang sensitif anak," kata diam
JKN harus dioptimalkan sebagai instrumen mencrgah, mengatasi dan memerangi stunting secara adil dan berkelanjutan.
Pemerintah juga perlu mengintegrasikan paradigma dan kaidah pembangunan manusia dalam kebijakan anggaran baik APBN dan APBD eebagai wujud kedaulatan rakyat pada anggaran daerah.
"Untuk menyelesaikan masalah stunting, pentjng adanya intervensi yang holistik-integratif, melibatkan semua sumber daya, mencakup semua sektor dan aktor," kata Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty di Jakarta, Jumat.
Sitti mengatakan Presiden Joko widodo harus menetapkan melawan stunting sebagai program strategis nasional.
Untuk melawan stunting juga perlu gerakan masyarakat sipil, dengan mengintensifkan dan meluaskan bentuk, jenis, skala dan model intervensi untuk mencegak, mengatasi mau pun memerangi stuntjng dengan langkah utama perbaikan gizi pangan, imunisasi dan mengutamakan "1000 Hari Pertama Kehidupan".
Sitti mengatkan perlu adanya kerja sama pemerintha, swasta dan masyarakat termasuk inovasi ragam pembiayaan dan kerja sama.
Kemudin perlu adanya pengawasan untuk melawan stunting drngan mrkanjsme perlindungan anak dengan melibatjan KPAI dan KPAID.
"Harus ada pemajuan dan harmonisasi regulasi, rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah untuk melawan stunting termasuk JKN yang sensitif anak," kata diam
JKN harus dioptimalkan sebagai instrumen mencrgah, mengatasi dan memerangi stunting secara adil dan berkelanjutan.
Pemerintah juga perlu mengintegrasikan paradigma dan kaidah pembangunan manusia dalam kebijakan anggaran baik APBN dan APBD eebagai wujud kedaulatan rakyat pada anggaran daerah.
Pewarta : Aubrey Kandelila Fanani
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Pemberdayaan kader posyandu, Tim PkM Unbrah perkuat deteksi dini stunting melalui antropometri dan buku KIA
14 September 2026 15:41 WIB
Implementasi Interprofessional Education Unbrah perkuat kapasitas kader posyandu cegah stunting di Dharmasraya
13 September 2026 12:25 WIB
Kolaborasi Pegadaian dan POGI turunkan stunting lewat Merdeka Stunting 2026
24 August 2026 12:23 WIB