Ma'ruf Amin prihatin penyerangan terhadap Wiranto
Sabtu, 12 Oktober 2019 20:06 WIB
Wakil Presiden terpilih, KH. Ma'ruf Amin saat disambut santri dan santriwati pada acara tasyakuran dan silaturahmi lintas agama dan peletakan batu pertama pembangunan Kantor PWNU NTB di Universitas NU NTB di Jalan Pendidikan, Kota Mataram, Sabtu sore (12/10/2019). (ANTARA/Nur Imansyah).
Mataram (ANTARA) - Wakil Presiden terpilih KH. Ma'ruf Amin mengaku prihatin atas peristiwa penyerangan Menko Polhukam, Wiranto di Pandeglang, Banten.
"Saya betul-betul prihatin, kok ada masyarakat yang sampai hati melakukan penusukan seperti itu," ujarnya di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tersebut, mengatakan akan menjenguk Menko Polhukam Wiranto seusai menuntaskan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V MUI di Lombok, NTB.
"Begitu saya pulang pasti langsung jenguk Wiranto," katanya.
Kehadiran Wakil Presiden terpilih, KH. Ma'ruf Amin di Lombok dalam rangka menghadiri sekaligus membuka kegiatan Rakernas ke V MUI yang berlangsung selama empat hari dimulai dari tanggal 10-13 Oktober 2019.
Selain menghadiri Rakernas MUI, KH. Ma'ruf Amin juga membuka kegiatan Konfrensi Internasional Pariwisata Halal dan acara tasyakuran dan silaturahmi lintas agama yang dirangkai peletakan batu pertama pembangunan Kantor PWNU NTB di Universitas NU NTB di Jalan Pendidikan, Kota Mataram.
KH. Ma'ruf Amin mendorong seluruh elemen bangsa ikut terlibat mencegah berkembangnya paham radikal di Indonesia.
"Paham radikalisme masih berkembang di Indonesia. Karena itu perlu adanya upaya melakukan deradikalisasi paham-paham radikal, supaya tidak berkembang," ucapnya.
Amin menegaskan, peristiwa penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto yang terjadi beberapa waktu lalu di Banten. Menurutnya, adalah bukti nyata berkembangnya paham radikal di tengah masyarakat karena disebabkan adanya pemahaman agama yang keliru dan menyimpang, sehingga pelakunya nekat melakukan penyerangan seperti itu.
"Paham radikalisme dan terorisme harus dilawan dengan upaya-upaya dan usaha-usaha derakalisasi dan itu harus menjadi tugas pusat dan daerah, untuk itu diperlukan sinergitas seluruh pihak," ucap Ketua MUI itu.
Lebih lanjut, Amin mencontohkan NTB dinilainya salah satu provinsi yang berhasil mencegah masuknya paham-paham radikal. Hal ini tidak lepas dari sinergitas seluruh pihak tidak hanya pemerintah baik pusat dan daerah.
"NTB menjadi salah satu daerah yang berhasil menangkal gerakan-gerakan radikalisme," katanya.
"Saya betul-betul prihatin, kok ada masyarakat yang sampai hati melakukan penusukan seperti itu," ujarnya di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tersebut, mengatakan akan menjenguk Menko Polhukam Wiranto seusai menuntaskan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V MUI di Lombok, NTB.
"Begitu saya pulang pasti langsung jenguk Wiranto," katanya.
Kehadiran Wakil Presiden terpilih, KH. Ma'ruf Amin di Lombok dalam rangka menghadiri sekaligus membuka kegiatan Rakernas ke V MUI yang berlangsung selama empat hari dimulai dari tanggal 10-13 Oktober 2019.
Selain menghadiri Rakernas MUI, KH. Ma'ruf Amin juga membuka kegiatan Konfrensi Internasional Pariwisata Halal dan acara tasyakuran dan silaturahmi lintas agama yang dirangkai peletakan batu pertama pembangunan Kantor PWNU NTB di Universitas NU NTB di Jalan Pendidikan, Kota Mataram.
KH. Ma'ruf Amin mendorong seluruh elemen bangsa ikut terlibat mencegah berkembangnya paham radikal di Indonesia.
"Paham radikalisme masih berkembang di Indonesia. Karena itu perlu adanya upaya melakukan deradikalisasi paham-paham radikal, supaya tidak berkembang," ucapnya.
Amin menegaskan, peristiwa penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto yang terjadi beberapa waktu lalu di Banten. Menurutnya, adalah bukti nyata berkembangnya paham radikal di tengah masyarakat karena disebabkan adanya pemahaman agama yang keliru dan menyimpang, sehingga pelakunya nekat melakukan penyerangan seperti itu.
"Paham radikalisme dan terorisme harus dilawan dengan upaya-upaya dan usaha-usaha derakalisasi dan itu harus menjadi tugas pusat dan daerah, untuk itu diperlukan sinergitas seluruh pihak," ucap Ketua MUI itu.
Lebih lanjut, Amin mencontohkan NTB dinilainya salah satu provinsi yang berhasil mencegah masuknya paham-paham radikal. Hal ini tidak lepas dari sinergitas seluruh pihak tidak hanya pemerintah baik pusat dan daerah.
"NTB menjadi salah satu daerah yang berhasil menangkal gerakan-gerakan radikalisme," katanya.
Pewarta : Nur Imansyah
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
LPSK ajukan kompensasi untuk korban luka dari penusuk Wiranto sebesar Rp65,2 juta
10 April 2020 6:12 WIB, 2020
Masih ingat kasus penusukan Wiranto, sidang perdana digelar virtual di PN Jakbar
09 April 2020 10:52 WIB, 2020
Ingin fokus sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto mundur dari jabatan Ketua Dewan Pembina Hanura
18 December 2019 16:31 WIB, 2019
Dilantik Presiden hari ini, Wiranto jabat Ketua Wantimpres 2019-2024
13 December 2019 15:46 WIB, 2019