Perserikatan Bangsa-bangsa, (Antaranews Sumbar) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan mengangkat utusan baru untuk Somalia, kata juru bicara PBB, Jumat (4/1).
Langkah itu diambil setelah PBB gagal meyakinkan Somalia untuk menarik keputusannya mengusir utusan PBB dari negara itu menyangkut tuduhan campur tangan.
Kementerian Luar Negeri Somalia pada Selasa (1/1) menyatakan bahwa utusan PBB Nicholas Haysom "tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di negara ini."
Sejak itu, Guterres telah berbicara dua kali dengan Presiden Somalia Mohamed Abdullahi, kata Jubir PBB Farhan Haq kepada para wartawan di New York.
"Sekretaris Jenderal sangat menyayangkan keputusan Pemerintah Republik Federal Somalia tersebut," kata Haq.
"Sekretaris Jenderal sangat percaya dengan Bapak Haysom."
Haq mengingatkan bahwa asas 'persona non grata' (orang yang tidak diinginkan) tidak berlaku bagi personel PBB.
"(Namun) pada saat yang sama, Sekretaris Jenderal sangat berkomitmen untuk memastikan bahwa kebutuhan rakyat Somalia selala menjadi prioritas tugas Perserikatan Bangsa-bangsa di Somalia," ujar Haq.
"Karena itu, ia (Guterres, red) akan menunjuk Utusan Khusus yang baru untuk Somalia."
Dewan Keamanan PBB direncanakan membahas secara tertutup perkembangan masalah itu pada Jumat, kata para diplomat.
PBB adalah pendukung utama Somalia, negara yang tidak memiliki pemerintahan pusat kuat sejak 1991.
Keputusan Pemerintah atas Haysom bisa meningkatkan konfrontasi antara Mogadishu dan wilayah-wilayah semiotonomi.
Haysom, dalam suratnya pada Minggu, mempertanyakan soal keterlibatan pasukan kemanan Somalia dukungan PBB dalam penahanan terhadap seorang mantan milisi al Shabaab yang pencalonannya pada pemilihan daerah terhadang.
Haysom, yang berkewarganegaraan Afrika Selatan, mengatakan kepada Dewan Keamanan pada Kamis (3/1) bahwa tuduhan pemerintah federal, bahwa ia mencampuri pemilihan daerah, serta kekerasan setelah penahanan seorang mantan milisi "bukan merupakan pertanda baik bagi proses pemilihan mendatang di wilayah-wilayah lainnya atau paa pemilihan nasional 2020."
Duta Besar Somalia untuk PBB Dahir Osman mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa rakyat Somalia menginginkan "Somalia mengarahkan dukungan internasional, bukan dukungan internasional mengarahkan Somalia." (*)
Langkah itu diambil setelah PBB gagal meyakinkan Somalia untuk menarik keputusannya mengusir utusan PBB dari negara itu menyangkut tuduhan campur tangan.
Kementerian Luar Negeri Somalia pada Selasa (1/1) menyatakan bahwa utusan PBB Nicholas Haysom "tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di negara ini."
Sejak itu, Guterres telah berbicara dua kali dengan Presiden Somalia Mohamed Abdullahi, kata Jubir PBB Farhan Haq kepada para wartawan di New York.
"Sekretaris Jenderal sangat menyayangkan keputusan Pemerintah Republik Federal Somalia tersebut," kata Haq.
"Sekretaris Jenderal sangat percaya dengan Bapak Haysom."
Haq mengingatkan bahwa asas 'persona non grata' (orang yang tidak diinginkan) tidak berlaku bagi personel PBB.
"(Namun) pada saat yang sama, Sekretaris Jenderal sangat berkomitmen untuk memastikan bahwa kebutuhan rakyat Somalia selala menjadi prioritas tugas Perserikatan Bangsa-bangsa di Somalia," ujar Haq.
"Karena itu, ia (Guterres, red) akan menunjuk Utusan Khusus yang baru untuk Somalia."
Dewan Keamanan PBB direncanakan membahas secara tertutup perkembangan masalah itu pada Jumat, kata para diplomat.
PBB adalah pendukung utama Somalia, negara yang tidak memiliki pemerintahan pusat kuat sejak 1991.
Keputusan Pemerintah atas Haysom bisa meningkatkan konfrontasi antara Mogadishu dan wilayah-wilayah semiotonomi.
Haysom, dalam suratnya pada Minggu, mempertanyakan soal keterlibatan pasukan kemanan Somalia dukungan PBB dalam penahanan terhadap seorang mantan milisi al Shabaab yang pencalonannya pada pemilihan daerah terhadang.
Haysom, yang berkewarganegaraan Afrika Selatan, mengatakan kepada Dewan Keamanan pada Kamis (3/1) bahwa tuduhan pemerintah federal, bahwa ia mencampuri pemilihan daerah, serta kekerasan setelah penahanan seorang mantan milisi "bukan merupakan pertanda baik bagi proses pemilihan mendatang di wilayah-wilayah lainnya atau paa pemilihan nasional 2020."
Duta Besar Somalia untuk PBB Dahir Osman mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa rakyat Somalia menginginkan "Somalia mengarahkan dukungan internasional, bukan dukungan internasional mengarahkan Somalia." (*)