Padang, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap menawarkan potensi geothermal atau panas bumi untuk tenaga listrik pada investor meski ada masyarakat setempat yang menolak.
"Kita jalan terus sesuai aturan karena yang menolak itu hanya segelintir masyarakat dan organisasi kemasyarakatan," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Rabu.
Ia mengatakan itu terkait "jemput bola" investor yang dilakukan dengan kunjungan kerja ke luar negeri.
Menurut dia, pengelolaan panas bumi sangat aman dan tidak mempengaruhi air permukaan. Hal itu bisa dilihat dari pengelolaan yang dilakukan di Solok Selatan.
Potensi pemasukan bagi pemerintah dari sektor itu juga sangat besar bisa mencapai ratusan miliar sehingga sangat sayang sekali jika tidak dimanfaatkan.
Terhadap penolakan dari masyarakat, pemerintah secara berjenjang telah berupaya memberikan pemahaman diantaranya dengan menghadirkan pakar yang independen. Namun belum semua masyarakat yang bisa memahami.
Pemerintah menghormati sikap masyarakat yang menolak itu, tetapi tidak akan menghentikan upaya untuk mencari investor di bidang itu.
"Silahkan menolak tetapi jangan dengan cara melanggar hukum," katanya.
Sebelumnya, sejumlah masyarakat Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok menolak rencana pengelolaan panas bumi oleh PT Hitay Daya Energi di kawasan pinggang Gunung Talang.
Bahkan sejumlah masyarakat sempat bentrok dengan aparat yang mengawal pihak perusahaan yang ingin masuk ke lokasi yang telah mendapat izin pengelolaan.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar melalui siaran persnya menyebutkan masyarakat menolak karena pembangunan proyek telah melanggar prinsip-prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent), malah menggunakan aparat yang dirasa oleh masyarakat sebagai bentuk intimidasi mereka.
Tapi penolakan itu tidak menyurutkan keinginan Pemprov Sumbar untuk mencari investor di bidang itu.
Investor yang dibidik tidak hanya di dalam tetapi juga dari luar negeri. (*)
"Kita jalan terus sesuai aturan karena yang menolak itu hanya segelintir masyarakat dan organisasi kemasyarakatan," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Rabu.
Ia mengatakan itu terkait "jemput bola" investor yang dilakukan dengan kunjungan kerja ke luar negeri.
Menurut dia, pengelolaan panas bumi sangat aman dan tidak mempengaruhi air permukaan. Hal itu bisa dilihat dari pengelolaan yang dilakukan di Solok Selatan.
Potensi pemasukan bagi pemerintah dari sektor itu juga sangat besar bisa mencapai ratusan miliar sehingga sangat sayang sekali jika tidak dimanfaatkan.
Terhadap penolakan dari masyarakat, pemerintah secara berjenjang telah berupaya memberikan pemahaman diantaranya dengan menghadirkan pakar yang independen. Namun belum semua masyarakat yang bisa memahami.
Pemerintah menghormati sikap masyarakat yang menolak itu, tetapi tidak akan menghentikan upaya untuk mencari investor di bidang itu.
"Silahkan menolak tetapi jangan dengan cara melanggar hukum," katanya.
Sebelumnya, sejumlah masyarakat Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok menolak rencana pengelolaan panas bumi oleh PT Hitay Daya Energi di kawasan pinggang Gunung Talang.
Bahkan sejumlah masyarakat sempat bentrok dengan aparat yang mengawal pihak perusahaan yang ingin masuk ke lokasi yang telah mendapat izin pengelolaan.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar melalui siaran persnya menyebutkan masyarakat menolak karena pembangunan proyek telah melanggar prinsip-prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent), malah menggunakan aparat yang dirasa oleh masyarakat sebagai bentuk intimidasi mereka.
Tapi penolakan itu tidak menyurutkan keinginan Pemprov Sumbar untuk mencari investor di bidang itu.
Investor yang dibidik tidak hanya di dalam tetapi juga dari luar negeri. (*)