Selatpanjang, (Antaranews Sumbar) - PT Timah memberi bantuan berupa satu unit alat pemadam kebakaran untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Riau, untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang rawan terjadi daerah tersebut.
Selain itu, Pemkab Kepulauan Meranti juga mendapat bantuan pinjam pakai 10 rol selang dari BPBD.
"Bantuan ini bentuk kepedulian PT Timah terhadap masyarakat yang perlu kita apresiasi bersama," kata Bupati Kepulauan Meranti Irwan di Selatpanjang, Kamis.
Ia menambahkan melalui kepedulian sosial (CSR) PT. Timah ini akan tercipta sinergitas antara masyarakat dan perusahaan diwaktu yang akan datang khususnya menanggulangi kebakaran lahan di Kecamatan Rangsang Barat terutama di musim kemarau panjang seperti saat ini.
Seperti diketahui, bantuan CSR PT Timah Wilayah Kepri ini berupa mesin pompa air senilai Rp143 Juta ditambah peralatan lainnya senilai Rp170 Juta.
Beroperasinya PT Timah di Pulau Topang, akan memberikan kontribusi kepada pendapatan negara dan dari pendapatan tersebut, Meranti akan mendapat dana bagi hasil untuk dipergunakan menggesa pembangunan dan membuat geliat ekonomi daerah menjadi hidup.
"Terima kasih kepada PT Timah yang telah memperhatikan masyarakat Kecamatan Rangsang Barat, Meranti," tambah Bupati.
Sementara itu Camat Rangsang Barat Tunjiarto mengungkapkan wilayah itu rawan terjadinya Karlahut. Karena gambut yang selalu menjadi langganan Desa Tanjung Gemuk , Tanjung Medang dan Wono Sari. Dimana baru- baru ini sudah terjadi kebakaran namun dapat dijinakan dalam tiga hari.
"Mendekati imlek ini saja sudah terjadi kebakaran seluas 16,4 hektare, dan kalau dihitung keseluruhan selama 2018 lebih kurang 18 hektare," jelas Camat Rangsang Barat.
Lebih jauh Camat Rangsang Tunjiarto, menyatakan dalam rangka menghadapi musim panas ini pihaknya bersama masyarakat telah mengupayakan pencegahan Karlahut dengan melakukan monitoring dan evaluasi dilapangan melibatkan Satpol PP di setiap Desa.
"Untuk penanggulangan Karlahut, kita juga minta bantuan MPA, perusahaan PT. SRL dan melibatkan perangkat Desa termasuk TNI/Polri," lanjutnya.(*)