Padang, (Antara Sumbar) - Komisi XI DPR RI berkomitmen mendorong semua pihak untuk membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, agar daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) itu segera lepas dari status tersebut.
"Kuncinya adalah infrastruktur. Kita dorong pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lain untuk mempercepat pembangunan bidang tersebut pada 2018," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan saat melakukan kunjungan spesifik di Padang, Selasa.
Infrastruktur paling vital yang dibutuhkan menurut dia adalah jalan darat yaitu Trans Mentawai yang masih membutuhkan anggaran sekitar Rp2,8 triliun. Jalan yang direncanakan sepanjang 393,2 kilometer itu telah terbangun 134,3 kilometer dan sedang berjalan pembangunan 70,3 kilometer.
Masih ada 188,5 kilometer yang belum terbangun dan butuh bantuan semua pihak.
Namun, ia mengingatkan setelah lepas dari ketertinggalan nanti, Mentawai harus tetap bisa mempertahankan jati diri yang membedakannya dari masyarakat lain.
Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan telah ada beberapa kali pertemuan yang dilakukan untuk percepatan pembangunan Mentawai baik di tingkat provinsi maupun pusat.
Bahkan data hasil belasan kali kunjungan langsung ke Mentawai berupa beberapa buku telah dilaporkan ke pemerintah pusat.
"Harapan kami dengan kunjungan Komisi XI DPR RI ke Sumbar ini dapat membantu langkah dalam percepatan pembangunan Mentawai," tambahnya.
Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet menyambut baik dukungan percepatan pembangunan Mentawai yang dilakukan pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat bersama kementerian dan lembaga terkait.
Menurutnya pembangunan infrastuktur jalan Trans Mentawai perlu segera diselesaikan. Dengan bantuan anggaran yang dikucurkan pusat, ia berharap dapat membantu percepatan pembangunannya.
Namun untuk mengeluarkan Mentawai dari daerah tertinggal tidak hanya persoalan infrastruktur, tapi juga butuh penanganan sektor lainnya. Sebab banyak faktor yang saling berkaitan yang menjadi penyebab suatu daerah menjadi tertinggal, jelasnya.
Ia menambahkan, penuntasan persoalan lain juga perlu diselesaikan bersamaan. Selain menyiapkan infrastruktur jalan juga perlu intervensi dilakukan dalam menyelesaikan masalah sosial yang menyebabkan kemiskinan.
Diantaranya persoalan di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, lingkungan dan ekonomi.
Menangani daerah tertinggal, tidak bisa sektoral dilakukan, tapi menanganinya harus totalitas. Jika ingin membantu Mentawai agar terlepas dari daerah tertinggal maka perlu mendapatkan penanganan khusus diberikan, ujarnya. (*)