Padang, (Antara Sumbar) - Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Sumatera Barat, Wahyu Iramana Putra mengatakan pemerintah setempat harus serius jika ingin menjadikan daerah itu sebagai kota metropolitan yang mandiri.
"Saat ini pemkot tidak serius, padahal kesempatan itu sangat besar. Jika bisa mandiri, kenapa harus bergabung dengan daerah lain," kata dia di Padang, Kamis.
Ia menyampaikan penduduk Kota Padang saat ini sudah sangat padat, bahkan mencapai angka satu juta penduduk dan hal tersebut dirasaa sudah memenuhi syarat untuk menuju kota metropolitan dengan berbagai fasilitas besar dari pusat.
Sedangkan wacana yang ada saat ini, pembentukan kota metropolitan tersebut ialah berupa metropolitan Palapa yang mencakup Padang bergabung dengan Lubuk Alung dan Padangpariaman.
"Sebenarnya bisa mandiri, jadi pemkot melalui pihak-pihak terkait segera kejar target yang dirasa perlu," tegasnya.
Hal itu termasuk validasi data kependudukan di daerah itu dan dimaksimalkan pelaksanaannya sesegera mungkin.
Selain itu, menurutnya, sampai saat ini pemerintah setempat belum pernah menyampaikan hal-hal terkait kota metropolitan tersebut pada pihgak legislatif termasuk terkait penggabungan dengan Lubuk Alung dan Padangpariaman.
"Kami saja sekarang belum tau. Pemkot terkadang bertindak sendiri saja, seharusnya kan libatkan DPRD juga," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Maiyulnita menyebutkan berdasarkan data konsolidasi bersih nasional semester I tahun 2016 terdapat hanya 873.789 penduduk.
Namun berdasarkan database pelayanan instansi tersebut per 14 Juni 2016 terdaftar sebanyak 1.009.433 jiwa.
"Tapi untuk kepastian angkanya masih butuh validasi," ujarnya.
Terkait hal tersebut, katanya, dilakukan perekaman KTP elektronik bagi penduduk yang telah berusia di atas 17 tahun atau wajib KTP dan bagi penduduk yang belum wajib KTP harus telah memiliki akta kelahiran.
Kemudian terkait penggabungan Kota Padang dengan Lubuk Alung dan Padangpariaman untuk menjadi kota metropolitan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Ervan Bahar mengatakan hal itu disebabkan wacana pembentukan muncul sebelum penduduk Padang mencapai angka satu juta.
"Dulunya penduduk Kota Padang belum mencapai satu juta jiwa sehingga belum bisa berdiri sendiri atau secara mandiri, jadi harus digabungkan dengan dua daerah itu," katanya.
Untuk saat ini, katanya, penduduk Kota Padang sudah berada di angka lebih dari satu juta jiwa berdasarkan data dari Disdukcapil setempat. Namun, data tersebut masih perlu divalidasi agar benar-benaar rill.
"Itu kan data dari Disdukcapil, jadi perlu divalidasi lagi kebenarannya dan disesuaikan dengan Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.
Menurutnya, untuk menuju kota metropolitan dibutuhkan berbagai sarana pendukung termasuk terminal angkutan, pelabuhan serta sarana prasarana lainnya dan hal itu sudah mulai dibangun oleh Kota Padang serta diarahkan kualifikasinya. (*)