Padang, (Antara Sumbar) - Hasil survei Indonesia Indicator mencatat  Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), masuk rangking 11 tingkat Nasional dari 34 provinsi dari aspek  penyebarluasan berita melalui media massa dalam kurun waktu Januari sampai Juni 2016.

         "Kondisi ini lebih baik dari pada awal tahun yang ketika itu penyebarluasan pemberitaan tentang pembangunan Sumbar oleh media masih  rangking 13 nasional dari 34 provinsi,"  kata Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar, Irwan di Padang, Minggu.

         Menurut dia porsi pemberitaan seputar Sumbar paling banyak dipublikasikan oleh portal berita www.antarasumbar.com diikuti Koran Padang Ekpress, Koran Singgalang, Koran Haluan dan Republika.

         Sedangkan figur yang paling banyak disebut media adalah  Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sebanyak 2.718 pemberitaan, Presiden Jokowi 2.410 pemberitaan, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit 1.470 pemberitaan dan Menteri Pariwisata Arief Yahya 1.051 pemberitaan, tambah dia.

         Kemudian figur yang paling banyak memberikan pernyataan di media Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno sebanyak 5,082 pernyataan, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho 3.312 pernyataan, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit 2.674 pernyataan, Menteri Pariwisata Arief Yahya 2.492 pernyataan, Presiden Joko Widodo 1.876 pernyataan dan Wali Kota Padang, Mahyeldi  1.254 pernyataan.

         Selanjutnya sebaran media tertinggi diperoleh oleh www.antarasumbar.com sebanyak 4.123 berita,  Koran Haluan 1.376 berita, www.klikpositif.com 1.367 berita dan Koran Republika 1.231 berita.

         Sementara, pemberitaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  terbanyak diperoleh oleh Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman sebanyak 627 berita, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 99 berita, kata dia.

         Secara umum gempa bumi mendominasi pemberitaan  yang mencapai 31 persen diikuti Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh yang ramai diberitakan karena dorongan Kementerian Pariwisata sebanyak 17 persen.

         Ia mengatakan penghimpunan data dilakukan menggunakan perangkat lunak Intelligent Media Management yang mencakup lebih dari 1.760 media daring nasional dan internasional, 135 media cetak, delapan TV Nasional dan jejaring sosial twitter dan facebook.       

     Irwan menyebutkan saat ini  rata-rata  sebaran berita  per bulan tentang Sumbar  mencapai 4.500  hingga 5.500  berita, sementara pada 2015 rata rata sebaran pemberitaan baru sekitar  2.500 sampai 3.500 berita  per bulan.

         Ia menargetkan  pada akhir tahun ini Sumbar  masuk 10 besar nasional dengan cara  meningkatkan kerja sama humas dan SKPD  dalam informasi pemberitaan  serta dukungan media.

         Hal ini juga didukung oleh Peraturan Gubernur nomor 21 tahun 2016 tentang  penyebarluasan informasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar, lanjutnya.

         Ia menambahkan meningkatkan jumlah pemberitaan pembangunan Sumbar akan  akan mampu mendorong kemajuan dan keterbukaan informasi publik   sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

         Kami  bangga dan senang dengan pertumbuhan media massa di Sumbar, terutama media daring  yang telah  memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan produktivitas penyebarluasan pemberitaan di Sumbar, katanya.

       Sebelumnya  Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar menyampaikan ancaman kebebasan berpendapat di provinsi itu meningkat mengacu kepada data Indeks Demokrasi Indonesia 2015 yang baru dirilis.

         "Pada 2014 ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat memiliki skor 100 atau dalam kategori baik, namun pada 2015 turun menjadi 66,67 poin atau masuk kategori sedang, kata Kepala BPS Sumbar, Dody Herlando.

         Menurut dia ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat merupakan salah satu indikator indeks demokrasi pada aspek kebebasan sipil.

         Ia mengatakan kasus yang menyebabkan turunnya skor tersebut karena  pada 2015 ada upaya menghalang-halangi jurnalis yang ingin melakukan liputan pada suatu instansi di Pasaman.

         Kasus tersebut menyebabkan turunnya skor kebebasan berpendapat di Sumbar yang tahun sebelumnya berada pada kategori baik, katanya. (*)

Pewarta : Ikhwan Wahyudi
Editor :
Copyright © ANTARA 2024