Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor datangi KPK

id KPK,LHKPN

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2019-2024 Bima Arya Sugiarto (kanan) dan Dedie A Rachim di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/4/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2019-2024 Bima Arya Sugiarto dan Dedie A Rachim bersama seluruh kepala dinas, direksi BUMD dan para camat mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat.

"Kami baru memulai masa tugas lima tahun hari Sabtu (20/4) kemarin dilantik karena ingin memulai dengan satu pesan yang kuat, tidak hanya ke dalam tetapi juga ke luar ingin membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi dan melayani," kata Bima saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Apalagi, kata dia, Dedie A Rachim merupakan bekas pejabat KPK sehingga menurutnya harus ada langkah-langkah yang luar biasa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi tersebut.

Oleh karena itu, ia juga meminta kepada seluruh kepala dinas dan para camat se-Kota Bogor juga menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada saat kedatangannya Jumat ini.

"Memang (LHKPN) sudah online dan sudah di-submit tetapi ada beberapa revisi karena ada beberapa pergeseran. Saya juga ada beberapa revisi lagi harta kekayaan. Supaya teman-teman dinas juga merasakan bagaimana suasana gedung KPK di sini, tidak main-main dengan hal ini," tuturnya,

Setelah menyampaikan LHKPN, kata dia, pimpinan KPK juga akan memberikan pembekalan.

"Yang kedua juga nanti akan ada pembekalan dari pimpinan KPK seluruhnya. Jadi, setelah saya menyampaikan, Pak Wakil, dan seluruh kepala dinas menyampaikan LHKPN, kami minta dibekali lima tahun ke depan," ujar Arya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil yang mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2019-2024 Bima Arya Sugiarto dan Dedie A Rachim di Gedung Sate Bandung, Sabtu (20/7).

Baca juga: KPK sebut baru 66 persen caleg laporkan harta kekayaan
Baca juga: KPK: kepatuhan penyampaian LHKPN 74,39 persen, terendah di legislatif


 

Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA

Komentar