Anggota DPR nilai tim pelaksana baru KKIP berkompeten

id industri pertahanan,tim kkip,sistem pertahanan

Dokumentasi karya anak bangsa di bidang industri pertahanan, berupa pesawat terbang nirawak, yang dipamerkan pada Pameran Industri Pertahanan di Lapangan Bhineka Tunggal Ika, kompleks Kementerian Pertahanan , Jakarta, Minggu (13/8/2017). Pameran yang menampilkan alat utama persenjataan (alutsista) produk dalam negeri yang diikuti 28 perusahaan swasta dan tujuh BUMN. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi, menilai di dalam struktur Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang baru terdapat orang-orang yang punya rekam jejak bagus dan kompeten.

Ia mencontohkan Ketua Tim Pelaksana KKIP, Marsekal Madya TNI (Purnawirawan) Ismono Wijayanto, Wakil Ketua I Tim Pelaksana KKIP, Letnan Jenderal TNI M Thamrin, dan Dr Connie Rahakundini sebagai staf ahli KKIP bidang korporasi.

"Masuknya Dr Connie yang juga pengamat militer juga artinya mengakomodasi masukan akademisi, dan formasi lain baik sipil atau industri, di antaranya Achmad Muchtarsyah dan unsur kepolisian, Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi, memperkaya keragaman perspekif dalam membangun peta jalan industri pertahanan nasional," kata Rizaldi, di Jakarta, Jumat.

Selain itu, menurut dia, ada "nama lama", yaitu Wakil Ketua II Tim Pelaksana KKIP Mayor Jenderal TNI Marinir (Purnawirawan) Yussuf Solichien, yang sebelumnya pernah menjadi asisten perencanaan kepala staf TNI AL.

Nama-nama purnawirawan perwira tinggi dan perwira tinggi aktif TNI masih mendominasi personalia Tim Pelaksana KKIP, disusul nama-nama dari kalangan sipil. 

Dengan komposisi itu, Rizaldi berharap agar industri pertahanan dalam negeri menjadi makin transparan dan akuntabilitasnya terjaga secara baik. Transparansi pemakaian anggaran pengadaan sistem persenjataan pertahanan dan keamanan Indonesia menjadi pokok hal yang harus dikedepankan juga.

Menurut dia, dalam komposisi itu terdapat perwakilan industri pertahanan swasta, di antaranya Sekretaris Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Jan Pieter Ate, dan Direktur PT Daya Radar Utama, Achmad Muchtasyar.

Rizaldi meminta keterlibatan swasta dalam KKIP harus bisa dimanfaatkan untuk pengembangan industri pertahanan dalam negeri, khususnya dengan sumber daya yang dimiliki sektor swasta.

Di banyak negara maju --di antaranya Amerika Serikat, Prancis, Jerman, ataupun Swedia--  justru industri pertahanan swastanya lebih dominan ketimbang korporasi pertahanan dalam bentuk badan usaha milik negara setempat.

Mereka memanfaatkan tiga gugus utama pengembangan industri pertahanan dan industri ikutannya, yaitu sektor pemerintah, industri (pemerintah ataupun swasta), dan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga riset. 

"Semoga formasi ini bisa segera diterima presiden agar mereka langsung bekerja efektif, menyelesaikan program Kekuatan Esensial Minimum fase III 2019-2024," ujarnya.

Sebelumnya, beredar surat Keputusan Ketua Harian KKIP Nomor: KEP/28/KKIP/X/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan KKIP yang ditandatangani Ketua Harian KKIP, Ryamizard Ryacudu, pada 16 Oktober 2018.

Dalam surat itu disebutkan Marsekal Madya TNI (Purnawirawan) Ismono Wijayanto menjadi ketua Tim Pelaksana KKIP menggantikan Laksamana TNI (Purnawirawan) Sumardjono.

Berikut susunan selengkapnya:
1. Ketua Tim Pelaksana KKIP: Marsekal Madya TNI (Purnawirawan) Ismono Wijayanto
2. Wakil Ketua I Tim Pelaksana KKIP: Letnan Jenderal TNI M Thamrin Marzuki
3. Wakil Ketua II Tim Pelaksana KKIP: Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Yussuf Solichen
4. Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan, Rekayasa, dan Standarisasi KKIP: Mochammad Agoes Moelyadi
5. Ketua Bidang Perencanaan KKIP: Marsekal Muda TNI Tata Hendrataka
6. Ketua Bidang Alih Teknologi dan Offset KKIP: Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Aslizar Tanjung
7. Ketua Bidang Kerja Sama dan Pemasaran KKIP: Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Jan Pieter Ate
8. Ketua Bidang Pendanaan dan Pembiayaan KKIP: Kennedi Simanjuntak
9. Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan KKIP: Bambang Eko Suhariyanto
10. Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga sekaligus Koordinator Staf Ahli: Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Tri Tamtomo
11. Staf Ahli KKIP Bidang Korporasi: Dr Connie Rahakundini
12. Staf Ahli KKIP bidang Hukum dan Perundang-undangan: Brigadir Jenderal TNI (Purnawirawan) Yan Akhmad Mulyana
13. Staf Ahli KKIP bidang Teknologi Industri Pertahanan: Rizky Ferianto
14. Staf Ahli KKIP bidang Sistem Pertahanan Negara: Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Judy Harianto
15. Staf Ahli KKIP bidang Riset dan Teknologi: Joga Dharma Setiawan
16. Staf Ahli KKIP bidang Kerja Sama dan Offset: Sutrimo
17. Staf Ahli KKIP bidang Standarisasi: Achmad Muchtasyar
18. Staf Ahli KKIP bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia: Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Eko Hadi.

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA

Komentar