Ya, kami masih berkoordinasi karena ini berkaitan dengan tanah."Semarang (ANTARA News) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penghentian pengerjaan seluruh proyek pembangunan infrastruktur layang di seluruh Indonesia bergantung masing-masing proyek.
"Penghentian tergantung masing-masing project karena kami akan menunjuk konsultan dan masing-masing project melaporkan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ada," katanya di Semarang, Kamis.
Hal itu diungkapkannya menanggapi terjadinya beberapa kali kecelakaan konstruksi pada proyek infrastruktur belakangan ini, dan kasus terbaru pada pekerjaan konstruksi Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).
Budi menyampaikan hal itu usai memberikan pengarahan dan telewicara kepada Balai Teknik Perkeretaapian tentang pembangunan infrastruktur di bidang perkeretaapian di Hotel Pandanaran Semarang.
Instruksi penghentian sementara pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur layang itu dilakukan melibatkan tiga menteri, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Penghentian sementara pekerjaan infrastruktur layang itu berdampak terhadap pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah, termasuk Jawa Tengah yang sedang membangun Jalur Tol Semarang-Solo, yakni ruas Salatiga-Kartasura.
Setidaknya ada 11 jembatan yang tengah dibangun sepanjang jalur Salatiga-Kartasura yang harus berhenti sementara pascainsiden kecelakaan konstruksi pada proyek Tol Bekasi-Cawang-Melayu (Becakayu).
Namun, Budi menjelaskan masing-masing proyek pembangunan akan dievaluasi apakah sudah sesuai dengan SOP, termasuk komitmen mereka dengan pekerjaan yang sudah disepakati.
"Apabila SOP sudah sesuai dan mereka berkomitmen menjalankan, mestinya pekerjaan bisa dilanjutkan. Masing-masing kan punya target tertentu," katanya.
Selain itu, Budi juga menyampaikan mengenai proyek jalur rel pelabuhan yang menghubungkan Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang masih terkendala pada permasalahan lahan.
"Ya, kami masih berkoordinasi karena ini berkaitan dengan tanah. Jadi, tidak bisa menyampaikan dulu. Kami lagi minta ATR untuk negosiasi dengan warga," demikian Budi Karya Sumadi, merujuk ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2018
