"Tentunya dari penyidik Polda Metro Jaya akan mendalami berkaitan NJOP, apakah sudah sesuai atau tidak," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Selasa.
Guna menelusuri penentuan NJOP pulau reklamasi, Argo mengatakan, polisi akan memeriksa Kepala Bidang Peraturan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Kepala Bidang Perencanaan dan staf BPRD Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu (8/11).
Polisi, ia menjelaskan, akan meminta keterangan mengenai klasifikasi dan penetapan NJOP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan kepada ketiga pejabat itu.
"Kemudian nanti akan kami lihat juga apakah ada atau tidak kerugian negara dari proyek itu," katanya.
Berdasarkan keterangan dari ketiga saksi itu, ia melanjutkan, penyidik kepolisian akan menilai kesesuaian proses penentuan NJOP dengan peraturan.
Polisi sudah meningkatkan status laporan perkara proyek pulau reklamasi dari penyelidikan ke penyidikan karena menemukan indikasi penyelewengan anggaran negara dalam proyek reklamasi Pulau C dan D terjadi penyelewengan anggaran negara.
NJOP pengganti di Pulau C dan D yang ditetapkan DPRD DKI Jakarta senilai Rp3,1 juta per meter namun realisasinya mencapai kisaran Rp25 juta per meter hingga Rp30 juta per meter.
Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
