Komisi B DPRD DKI tunggu desain baru revitalisasi TIM

id PT jakarta Propertindo, Jakpro, Seniman TIM, TIM, taman Ismail Marzuki, Komisi B, dprd dki

Komisi B DPRD DKI tunggu desain baru revitalisasi TIM

Rancangan sementara TIM pascarevitalisasi, Wisma TIM digambarkan seperti tangga berundak berwarna abu-abu, Senin, (25/11/2019). ANTARA/HO/Jakarta Propertindo/pri. (ANTARA/HO/Jakarta Propertindo)

Jakarta (ANTARA) - Komisi B DPRD DKI Jakarta menunggu desain dan rancangan bisnis baru dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pelaksana revitalisasi Taman Ismail Marzuki setelah fasilitas hotel dihapus.

"Saya minta Jakpro merevisi desain-desain dan membuat bussiness plan-nya yang baru," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat.

Tentunya, kata dia, dalam rancangan bisnis dan desain terbaru revitalisasi pusat kesenian Kota Jakarta itu tidak akan memasukan hotel yang telah ditentang oleh para seniman Taman Ismail Marzuki (TIM).

"Ya kita melihat kondisi, ini kan berjalan terus, diskusi dengan seniman lagi, dengan seluruh pihak apa yang terbaik untuk para seniman. Kalau seandainya itu yang terbaik untuk dibangun silahkan bangun, kalau yang terbaik tidak dibangun, jangan dibangun," kata Aziz.

Baca juga: Jakpro siap kembalikan PMD jika pengelola revitalisasi TIM diganti
Baca juga: Jakpro: Revitalisasi TIM jadi Rp 1,6 triliun imbas penghilangan hotel
Ketua komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz saat ditemui di ruangan komisi B DPRD DKI Jakarta, Jumat (29/11/2019). (ANTARA/Livia Kristianti)
Aziz mengatakan, DPRD DKI akan menunggu selama satu hingga dua minggu untuk rancangan terbaru selesai dikerjakan oleh Jakpro.

Pemanggilan Jakpro oleh Komisi B dilakukan agar masalah revitalisasi TIM yang akhir- akhir ini kontroversial menemukan titik terang dan sesuai dengan kebutuhan para seniman yang merupakan pengguna utama pusat kesenian itu.

Penghapusan fasilitas hotel menyebabkan dana revitalisasi TIM yang sebelumnya sejumlah Rp1,8 triliun berubah menjadi Rp1,6 triliun.

"Gini Rp1,8 triliun itu sebenarnya termasuk hotel. Tapi hotelnya kan jadi dihilangkan sehingga terpotong Rp200 miliar jadi total seluruhnya Rp1,6 triliun," kata Direktur Utama Jakpro Dwi Wahyu Darwoto dalam rapat di ruang Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Pewarta : Livia Kristianti
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar