Tersebar isu demonstrasi, Manokwari terpantau kondusif

id Papua Barat, Manokwari,Polda papua barat,Polri,Presiden jokowi,Demo

Potret lalu lintas di Jl.Yossudarso dan Jl. Pahlawan Manokwari, Papua Barat, pada Senin (26/8/2019). Lokasi ini menjadi salah satu sasaran rusuh massa pada Senin (19/8/2019). (Antara/Toyiban)

Manokwari (ANTARA) - Meski sempat beredar informasi akan ada demonstrasi di Manokwari, Papua Barat, pada Senin (26/8), namun hingga malam ini daerah tersebut terpantau kondusif.

Informasi demontrasi susulan di daerah tersebut meluas sejak Minggu (25/8). Tetapi sejak Senin pagi hingga sore tidak ada tanda-tanda gerakan massa.

Meskipun tidak terjadi aksi seperti pada 19 Agustus lalu, namun aparat keamanan baik TNI maupun Polri terlihat berjaga-jaga di sejumlah titik. Sejumlah objek vital di daerah itu pun ditempatkan personel pengamanan.

Baca juga: PGI minta masyarakat tidak mudah terpancing isu

Baca juga: Majelis Rakyat Papua minta penghina ras Papua diusut


Isu yang beredar masif tentang aksi ini berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan pendidikan di daerah tersebut. Sebagian besar tempat usaha seperti toko dan warung makan masih tutup, termasuk pasar tradisional

"Katanya ada demo hari ini, makanya kami tutup kios. Antisipasi jangan sampai betul-betul ada demo," kata seorang pedagang di Pasar Sanggeng Manokwari.

Antara memantau, seluruh lapak pedagang di Pasar Sanggeng tutup hari ini. Hanya ada para pedagang dari kalangan mama-mama Papua yang terlihat menggelar dagangan di lantai.

Sedangkan untuk aktivitas pendidikan, sebagian sekolah dari SD hingga SMA masih diliburkan pada Senin (26/8). Itu dilakukan sebagai antisipasi agar peserta didik tidak menerima dampak langsung dari unjuk rasa.

Baca juga: Kemensos akan turunkan tim LDP ke Papua

Saat ini jaringan internet di daerah itupun lumpuh total baik untuk jaringan data maupun wifi. Belum diketahui pasti sampai kapan kondisi ini akan berlangsung.

Ketua Umum Kadin Papua Barat, Imanuel Yenu, mengutarakan, situasi ini cukup berdampak pada dunia usaha dan investasi di Manokwari. Menyikapi hal tersebut pihaknya akan menggelar rapat guna menggali masukan dari para anggota.

"Selanjutnya kami akan sampaikan masukan yang terhimpun dari anggota itu kepada Polda Papua Barat, Kodam, pemerintah daerah dan pemerintah pusat," kata Yenu.

Baca juga: Pengamat: Kerusuhan di Papua bukan akibat rasisme

Pewarta : Toyiban
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar