Pemkot Surabaya dengan APBD yang hanya berkisar Rp9,5 triliun atau sepersepuluh dari nilai APBD Pemprov DKI Jakarta yang mencapai angka Rp89,08 triliun justru mampu melakukan berbagai terobosan yang tidak dilakukan oleh Ibu Kota.
Jakarta (ANTARA) - Wali Kota Surabaya, Jawa Timur,  Tri Rismaharini mengatakan selalu berusaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya yang nilainya jauh lebih sedikit daripada DKI Jakarta.

“Di Surabaya setiap hari kami memberikan 35 ribu orang makanan gratis, untuk anak yatim, lansia, miskin. Dan itu ternyata dengan uang satu per sepuluh anggaran DKI Jakarta," kata Risma saat ditemui di Soehana Hall The Energy Building, Jakarta, Rabu.

Risma mengaku Pemkot Surabaya dengan APBD yang hanya berkisar Rp9,5 triliun atau sepersepuluh dari nilai APBD Pemprov DKI Jakarta yang mencapai angka Rp89,08 triliun justru mampu melakukan berbagai terobosan yang tidak dilakukan oleh Ibu Kota.

“Memang iya uang kami sedikit sekali jadi kami harus hemat,” ujarnya.

Baca juga: Wali Kota Surabaya Risma usulkan bangun rumah susun di lahan YKP

Risma menjelaskan, penghematan itu dilakukan dengan menggunakan sistem pengelolaan keuangan melalui teknologi sehingga bisa menekan dana hingga 29 persen.

“Warga Surabaya kalau sakit sudah tidak bingung karena semua sudah melalui handphone, mulai dari mendapat nomor antrean untuk periksa hingga pengambilan obat,” katanya.

Oleh karena itu, Kota Surabaya selama ia menjabat sebagai wali kota sejak 2010 berhasil membangun lebih dari 250 kilometer jalan, 1.400 perpustakaan, 110 sekolah, 70 lapangan olahraga, hingga 70 taman kota per tahun.

"Itu adalah penghematan dari pengelolaan keuangan karena kami menggunakan teknologi dan rinci,” ujarnya.

Bahkan, Risma mengatakan bahwa dalam membeli kertas untuk kebutuhan pemerintahan dalam 1 tahun semua harus dihitung dan diperkirakan agar bisa semakin meminimalisir penggunaan dana yang berlebihan.

Menurutnya, jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak terlalu berpengaruh terhadap kemajuan sebuah daerah karena semua tergantung cara pemerintahnya dalam mengelola dana tersebut.
 

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019