"Kita minta target restorasi yang 2,4 juta hektare tidak berhenti di angka itu. Harapnya aktivitas restorasi terus dimanfaatkan," kata Bambang kepada ANTARA saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Pemerintah menargetkan luas lahan gambut yang direstorasi seluas 2,4 juta hektare tersebar di tujuh provinsi yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua.
Target ini belum tercapai sepenuhnya, masih ada lahan gambut yang belum direstorasi terutama yang berada di lahan konsesi. Sementara itu mandat pendirian BRG berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 akan berakhir tahun 2020.
"Karena BRG hanya sampai 2020 perlu diperpanjang, agar korporasi yang belum menjalankan kewajibannya bisa melakukan restorasi," kata Dosen Fakultas Kehutanan IPB ini.
Bambang mengatakan BRB harus memastikan kenapa perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya melakukan restorasi.
Ia juga menyarankan agar pemerintah membuka data terkait perusahaan yang memiliki kebijakan restorasi lahan gambut agar bisa diawasi bersama-sama oleh masyarakat.
Terkait data tersebut, Bambang mengaku tidak memiliki data pasti perusahaan mana yang dikenakan kewajiban restorasi dan perusahaan mana saja yang sudah menjalankan atau belum.
"Mestinya datanya ada, tapi akademisi tidak bisa mengetahui pasti, BRG yang lebih tau angkanya, mana yang udah dan belum," kata Bambang.
Berdasarkan data target kegiatan supervisi dalam peta indikatif restorasi gambut di kawasan lindung mencapai 491.791 ha, di kawasan berizin seluas 1.784.353 ha, di kawasan budi daya tidak berizin seluas 400.457 ha. "Dengan keterbukaan data yang ada, saya yakin target-target restroasi akan tercapai," kata Bambang.
Baca juga: Akademisi sebut masih ada niat buka lahan dengan membakar
Baca juga: Tiga kabupaten ini paling rawan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
