Palu (ANTARA) - Wali Kota Palu Hidayat meminta Kementerian Sosial agar jatah hidup yang akan diberikan kepada pengungsi korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu tidak hanya diperuntukkan bagi pengungsi yang telah menghuni hunian sementara (huntara) PUPR saja.

"Saya dapat informasi kalau jatah hidup yang akan diberikan Kemensos hanya untuk penghuni huntara yang dibangun Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) saja. Bagaimana dengan huntara yang dibangun NGO (Non Government Organization),"katanya dalam acara penyerahan secara simbolis dana santunan duka kepada 1.383 ahli waris di ruang rapat Bantaya Kantor Wali Kota Palu, Sabtu (11/5).

Jika jatah hidup nantinya hanya diberikan kepada pengungsi di huntara milik Kementerian PUPR, dia khawatir akan terjadi gesekan baik antar pengungsi maupun antara pengungsi dengan Pemerintah Kota Palu.

"Bagaimana dengan pengungsi kita yang sekitar 30 persen masih tinggal di tenda-tenda atau selter pengungsian. Itu yang kami pertanyakan agar dapat dipertimbangkan,"pintanya.

Dia berharap Kemensos dapat menyalurkan jahdup kepada pengungsi secara merata tanpa melihat tempat di mana mereka mengungsi sebab jika tidak hal itu dapat menimbulkan kecemburuan antar pengungsi.

Selain itu Hidayat mengatakan Pemkot Palu juga tengah berupaya untuk memenuhi kebutuhan beras para pengungsi selama bulan Ramadan.

"Kita upayakan menambah beras untuk pengungsi selama bulan Ramadan,"katanya.

Sementara itu Kasubdit Tata Kelola Logistik Bencana Kemensos RI Moh. Syafi'i Nasution akan mengupayakan permintaan tersebut.

Di depan puluhan ahli waris yang hadir dia menjelaskan jika Kemensos tidak tinggal diam terhadap melihat situasi dan kondisi pengungsi di Palu baik yang sudah menghuni huntara maupun yang masih tinggal di selter-selter pengungsian.

"Kami mohon maaf dan mohon dimaklumi. Bukan karena kami lambat tapi karena banyaknya titik di Indonesia yang dilanda bencana,"ucapnya.
 

Pewarta: Muhammad Arshandi
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019