Kapolda Sumut keluarkan Maklumat dalam menyampaikan pendapat

id kapolda sumut menghimbau masyarakat,kebebasan berpendapat, polda sumut

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto. (Antara Sumut/Foto Munawar)

Medan (ANTARA) - Dalam rangka mememilhara Situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan guna menyikapi maraknya penyampaian pendapat di muka umum, maka Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto pada Kamis mengeluarkan Maklumat kepada seluruh masyarakat terutama penanggung jawab dan peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagai berikut:

1.Bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak kontitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang, namun dalam pelaksanaannya harus menghormati hak asasi manusia, menjaga ketertiban umum, disampaikan dengan bahasa yang santun,tidak menebarkan ujaran kebencian kepada perorangan, kelompok, agama, suku dan atau golongan.

2.Masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum agar mematuhi ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku khusus UU Nomor 9 Tahun 1988 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dengan memperhatikan kewajiban, larangan dan sanksi.

3.Apabila penyampaian pendapat di muka umum membahayakan keselamatan orang atau petugas, maka dapat dilakukan tindakan Kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

4.Dalam menyampaikan pendapat di muka umum dilarang membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut atau menguasai senjata api,amunisi, bahan peledak, senjata tajam, senjata penusuk dan atau senjata pemukul, serta peralatan lainnya yang membahayakan, terhadap pelaku dapat diancam melanggar UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

5.Pada saat menyampaikan pendapat di muka umum dilarang melakukan kekerasan terhadap orang atau yang dapat mengakibatkan luka, luka berat atau maut, pelaku dapat diancam melanggar Pasal 170 KUH Pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

6.Penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa yang bertujuan menggulingkan Pemerintahan yang sah (makar), maka terhadap pelaku dapat diancam melanggar Pasal 107 KUH Pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau seumur hidup.

Demikian maklumat ini untuk dipahami dan dimengerti oleh semua pihak.
 

Pewarta : Munawar Mandailing
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar