KPPPA: pengarusutamaan gender tingkatkan kualitas hidup manusia

id Pengarusutamaan Gender,Kesetaraan Gender,Pembangunan Nasional,Kualitas Hidup Manusia,Pribudiarta Nur Sitepu

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah 2019 bertema "Bersama Membangun Kolaborasi, Sinergi, dan Inovasi untuk Pencapaian SDG's dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender di Daerah" di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/4/2019). (Publikasi KPPPA)

Semarang (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan pengarusutamaan gender merupakan strategi yang digunakan untuk mengatasi berbagai isu gender lintas sektor dalam pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

"Upaya percepatan pengarusutamaan gender telah dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," kata Pribudiarta saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah 2019 di Semarang, Selasa (9/4).

Sejak Instruksi Presiden tersebut dikeluarkan, Pribudiarta mengatakan proses percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di kementerian/lembaga maupun di daerah masih menemukan berbagai kendala.

Pelaksanaan percepatan pengarusutamaan gender sangat dinamis sehingga menuntut komitmen, keseriusan, kemampuan, dan keterampilan sumber daya manusia.

"Apalagi, Indonesia memasuki era 4.0 yang menitikberatkan aspek kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi," tuturnya.

Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) 2030 yang menetapkan prinsip tidak ada yang ditinggalkan.

Negara harus dapat memastikan semua kelompok masyarakat; baik laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya; dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah 2019 di Semarang bertema "Bersama Membangun Kolaborasi, Sinergi, dan Inovasi untuk Pencapaian SDG's dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender di Daerah".

Pewarta : Dewanto Samodro
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar