Dalam unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, mahasiswa mendesak Pemkab Konawe Kepulauan menghentikan rencana aktivitas pertambangan di wilayah Konawe Kepulauan tersebut karena dianggap menyengsaranakn warga di daerah.
Para pengunjuk rasa yang didominasi mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) ini diterima Komisi I DPRD Sultra, Swandi Andi beserta beberapa anggota lainnya.
Para mahasiswa UHO itu menyampaikan sikap pernyataan, menolak adanya tambang yang akan dibuka di Kabupaten Konawe Kepulauan yang dinilainya tidak memberi manfaat bagi masyarakat.
"Kami mengetahui Konawe Kepulauan memiliki kekayaan alam berupa nikel, tetapi pertambangan hanya berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakatnya. Kami secara tegas menolak rencana itu," ujar Imran (25), koordinator aksi saat menyampaikan orasi di hadapan anggota dewan.
Mereka juga menganggap tidak hanya kerusakan lingkungan, bahkan sumber mata air terbesar di wilayah itu untuk irigasi juga akan rusak sebagai dampak dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang nikel yang akan mengancam keberlangsungan hidup warga di wilayah itu.
"Jika tetap tidak ada ketegasan, kami akan ajak warga Konawe Kepulauan. Karena memang yang menjadi korban adalah warga setempat," terangnya.
Mendengar jawaban dari anggota DPRD para pengujuk rasa dengan menggunakan kendaraan pick-up kemudian meninggalkan gedung dan berencana akan mendatangi kembali kantor itu dengan jumlah massa yang lebih bayak lagi.
Ketua Komisi I DPRD Sultra Swandi Andi mengatakan, akan menindaklanjuti tuntutan para mahasiswa terkait keberadaan perusahaan tambang di daerah itu.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Sultra itu berharap para pengunjukrasa untuk tetap bersabar, dan pihaknya berjanji akan membentuk tim untuk menindaklanjuti ke lapangan terkait tuntutan dari mahasiswa.
Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
