"Sudah banyak hal yang harus kita kerjakan terkait dengan kondisi sekarang misalnya seringnya kebakaran hutan, angka kemiskinan yang masih tinggi dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) masih di posisi 29 sehingga kita haru mempersiapkan untuk menyusun APBD 2019 agar visi misi gubernur-wakil gub terpilih bisa mjawab masalah," kata Sutarmidji di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Pada hari ini Presiden Joko Widodo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji-Ria Norsan untuk periode 2018-2023 di Istana Negara Jakarta.
"Kalau karhutla (kebakaran hutan dan lahan) kita akan jalankan instruksi presiden yaitu stek kanal dan sumur pompa untuk mencegah kebakaran karena gambut harus diguyur banyak air agar asapnya tidak banyak," tambah Sutarmidji.
Menurut Sutarmidji, kedalaman gambut di Kalimantan Barat mencapai 9 meter sehingga penanganannya harus simultan.
"Topografi juga harus ada jadi ketika karhulta terjadi harus diguyur air. Selama ini tidak ada topografi jadi tidak efisien penangannya," ungkap Sutarmidji.
Mantan Wali Kota Pontianak itu mengaku pernah mengeluarkan peraturan wali kota bagi mereka yang membakar lahan dengan sengaja maka lahan itu tidak boleh digunakan selama 5 tahun dan bila tidak sengaja membakar maka lahan itu tidak boleh digunakan selama 3 tahun.
"Saya jadi wakil wali kota 4,5 tahun walikota 10 tahun, transparansi anggaran itu penting. Masyarakat harus tahu anggaran untuk apa saja dan harus mengawasi juga, jadi tidak ada lagi anggaran yang digunakan tidak terarah bahkan cenderung membuat proyek-proyek yang sebetulnya tidak bermanfaat bagi masyarakat," jelas Sutarmadji.
Ia pun mengaku sudah meminta bantuan pendampingan KPK dalam pembahasan APBD 2019 itu.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
