Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau pemerintah pusat maupun daerah menerapkan jurus pencegahan praktik korupsi dengan mendorong lembaga pengawas bekerja optimal dan fokus mengawasi keuangan negara.

"Apalagi sejak tahun lalu pemerintah menggelontorkan sangat besar untuk dana desa," kata Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Jumat, menyikapi banyaknya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK atas dugaan korupsi.

Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, memberikan perhatian serius pada banyaknya kepala daerah yang terjaring OTT oleh KPK menjelang Pilkada 2018.

Menurut dia, harus ada upaya pencegahan yang sistematis sehingga praktik korupsi dapat dicegah.

"DPR RI mengimbau pemerintah agar komitmen melakukan pencegahan praktik korupsi terutama di tataran pemerintahan daerah sehingga tidak rawan terjaring OTT oleh KPK," katanya.

Menurut Bamsoet lembaga pengawas yang harus optimal dan fokus mengawasi penggunaan anggaran adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pengawasan Daerah (Bawasda).

Pemerintah diimbau sebaiknya lebih mengefektifkan penerapan Peraturan Presiden (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

"Penerapan PP Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta tugas BPKP dan Bawasda yang makin fokus dapat lebih mengerucut pada sistem pencegahan korupsi, baik di pusat maupun daerah," katanya.

Politisi Partai Golkar ini mendorong agar semua kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk pemerintah daerah menerapkan e-government dalam hal e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment, dan e-asset, sehingga semuanya dapat dikontrol secara elektronik.

Bamsoet menambahkan harus ada tindakan terprogram sebagai strategi pemberantasan korupsi, yakni melalui pencegahan, pendidiikan masyarakat, dan pemidanaan sebagai bentuk hukuman.

"Pemerintah sudah seharusnya menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai strategi pemberantasan korupsi dalam tindakan terprogram," tegasnya.

Bamsoet mengimbau masyarakat harus proaktif mengawasi kinerja pemerintahan mulai dari kepala desa hingga pemerintahan tertinggi dalam menggunakan anggaran secara transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, mantan Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi hukum itu mengimbau para elite partai politik untuk melakukan konsolidasi internal, khususnya terhadap kader-kader potensial yang tengah mengikuti pilkada agar berhati-hati terhadap praktik suap dan godaan transaksional lainnya.

Menurut dia, pada setiap kepala daerah maupun calon kepala daerah ada beban elektoral yang akan memengaruhi elektabilitas partai pada pemilu mendatang.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018