Acara yang dihadiri Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra`ad Al Husein dilaksanakan di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta pada Senin.
"Kerja sama dan perhatian terhadap isu HAM penting bagi kita bersama, hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan HAM," ucap Menlu RI pada pembukaan pertemuan.
Pertemuan itu juga dihadiri oleh mantan Menlu RI Hassan Wirajuda dan dan lebih dari 200 peserta dari kawasan Asia Pasifik. Peserta terdiri dari perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi internasional, kementerian/lembaga terkait, dan wakil dari seluruh perwakilan asing di Jakarta.
Pertemuan itu dilaksanakan mengambil momentum peringatan 70 tahun implementasi Deklarasi Umum HAM dan 25 tahun Deklarasi dan Program Aksi Wina.
Acara itu diharapkan dapat menjadi forum diskusi, tukar pikiran dan berbagi pengalaman, terutama dalam mendorong pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat kawasan serta mendorong penguatan HAM di tingkat nasional.
Secara khusus, Menlu RI menyampaikan bahwa di tingkat nasional, Indonesia terus mendorong penguatan kerangka peraturan perundang-undangan serta berbagai institusi dalam bidang HAM, memprioritaskan agenda HAM di pemerintah pusat dan daerah, memperkuat institusi-institusi HAM skala nasional, melakukan kampanye HAM dan peningkatan pendidikan HAM.
Sementara pada tingkat kawasan, menurut Menlu Retno, Indonesia terus berupaya memperkuat kinerja ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), yang merupakan suatu mekanisme di bawah ASEAN untuk pemajuan HAM di kawasan Asia Tenggara.
Selain itu, dalam inisiatif agenda demokrasi dan HAM, Indonesia secara berkesinambungan menjadi tuan rumah ajang tahunan Forum Demokrasi Bali (Bali Democracy Forum/BDF) untuk bertukar ide dan engalaman serta berbagi tentang praktik-praktik terbaik.
"Indonesia meyakini bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus universal dan progresif karena setiap negara menghadapi tantangan tersendiri dan memilki fasenya masing-masing," ujar Menlu Retno.
Pada kesempatan itu, Menlu RI juga memberikan penekanan pada tiga poin utama, yaitu pentingnya perlindungan dan promosi HAM di tingkat nasional, penguatan mekanisme HAM, dan kerja sama intrakawasan.
Sebelum membuka Jakarta International Conversation on Human Rights, Menlu RI telah bertemu secara khusus dengan Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra`ad Al Husein. Kedua pihak membahas sejumlah upaya pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat kawasan dan global, termasuk di Rakhine State, Myanmar.
Menlu RI juga berbagi pengalaman sehubungan kontribusi Indonesia dalam berbagai krisis kemanusiaan di Rakhine State, Afghanistan, serta Mindanao.
Selama kunjungan di Indonesia, Komisioner PBB Zeid Ra`ad Al Husein juga dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo dan beberapa menteri di Kabinet Kerja.
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2018
