Golkar harus segera cari ketua baru, kata Doli Kurnia

id pemimpin golkar,ketua umum golkar,pengganti setnov,setya novanto, setnov tersangka

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid (tengah) bersama Sekjen Idrus Marham (ketiga kanan) dan sejumlah ketua koordinator bidang melaksanakan rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (21/11/2017). Rapat tersebut membahas posisi Setya Novanto baik sebagai ketua umum Partai Golkar maupun anggota DPR pasca ditahan KPK atas kasus korupsi proyek KTP Elektronik. (ANTARA /Sigid Kurniawan)(ANTARA /Sigid Kurniawan)

Jakarta (ANTARA News) - Inisiator Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Golkar harus segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa guna mencari ketua umum baru setelah pemimpin partai Setya Novanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus korupsi dalam proyek pengadaan KTP-elektronik.

"Dengan sudah ditahannya SN, saya kira tidak ada alasan lain lagi, wajib hukumnya, Golkar harus segera melakukan pergantian kepemimpinan, mencari ketua umum yang baru," kata Doli Kurnia di Jakarta, Selasa.

Doli mengatakan proses Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dapat dilakukan lebih dulu menggelar Rapat Pleno untuk menunjuk pelaksana tugas ketua umum yang tugasnya hanya satu: menyelenggarakan Munaslub.

Dua-tiga hari berikutnya, ia menjelaskan, DPP Golkar bisa mengadakan Rapimnas untuk mendapat kesepakatan dan dukungan dari DPD Provinsi seluruh Indonesia sekaligus menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Munaslub.

"Idealnya, tidak boleh lebih dari satu bulan ke depan, Munaslub sudah harus digelar. Dua minggu lagi dari sekarang pun, bila semua stakeholder berkomitmen, serius, dan sungguh-sungguh, terutama DPP, saya kira juga sudah bisa dilaksanakan," kata dia.

Yang perlu menjadi catatan, dia menekankan, Munaslub adalah jalan atau cara untuk melakukan pergantian kepemimpinan.

Pergantian kepemimpinan diperlukan karena Golkar butuh memulihkan citra dan mendapatkan kembali dukungan dan kepercayaan dari masyarakat setelah kasus-kasus korupsi menjerat pengurus dan anggotanya.

Atas dasar itu, menurut Doli, proses pergantian kepemimpinan sejak awal harus mencerminkan adanya perubahan di dalam partai dan figur ketua umum pengganti mesti kontras dengan kepemimpinan Setya Novanto.

"Jangan yang jadi Plt. adalah orang yang juga dikenal oleh publik dekat dengan SN atau yang ikut melindunginya selama ini. Apalagi orang itu jadi ketua umum pula, celaka buat Golkar. Kalau itu yang terjadi, citra permisif dan lekat dengan isu korupsi masih tetap ada," kata dia.

Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham mengaku telah menerima menerima mandat dari Setya Novanto untuk bertugas sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar.


Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA

Komentar