Jakarta (ANTARA News) - Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus benar-benar dapat menyasar para pelaku usaha di level terkecil sehingga porsi KUR untuk kalangan tersebut perlu untuk ditingkatkan guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

"KUR ini tak boleh salah sasaran," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir dalam rilis di Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan pelaku bisnis besar sebaiknya tak diberikan KUR bersubsidi, karena kelompok ini dinilai sudah mampu, bahkan bisa mengambil kredit komersil dengan bunga tinggi.

Achmad Hafisz menginginkan target KUR bersubsidi yang menyasar sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perburuhan dapat ditingkatkan dari sekitar 20 persen menjadi 40 persen.

Politisi PAN itu memaparkan KUR bersubsidi layak juga diberikan bagi para pedagang kaki lima dengan satu meja lapak untuk berdagang.

Presiden Joko Widodo meminta industri jasa keuangan untuk memperkuat penyaluran kredit, terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM.

"Saya minta arahkan kepada usaha-usaha kecil, usaha mikro, kepada nelayan untuk sisi produktif, bukan konsumtif, terutama BPD (bank pembangunan daerah)," kata Jokowi dalam sambutannya saat Pertemuan Awal Tahun Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/1).

Presiden juga mengarahkan agar para gubernur dapat memberikan subsidi bunga bank kepada KUR yang berasal dari APBD sehingga dapat membantu produktivitas perekonomian daerah, serta agar industri jasa keuangan di daerah-daerah gencar mempromosikan fasilitas KUR secara langsung kepada masyarakat.

Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017