... Harus memerhatikan produk akhir yang diperlukan konsumen... "
Yogyakarta (ANTARA News) - Kementerian Perindustrian memiliki empat kiat untuk memaksimalkan potensi ekonomi bambu dan produk turunannya, apalagi Indonesia adalah negara keenam di dunia dalam luasan hutan bambu. 

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Euis Saedah, di Yogyakarta, Jumat, menyatakan, ada empat strategi besar yang disiapkan, mulai dari penyiapan SDM perbambuan yang mumpuni hingga ketersediaan informasi tentang ini. 

"Pertama adalah SDM yang kompeten, mulai dari yang memiliki lahan, perancang, industriawan kecil dan menengah, dan lain sebagainya. Sehingga bisa memberi nilai tambah terkhusus pada penciptaan nilai," katanya, di sela Kongres Bambu Nasional 2013. 

Kongres ini telah ketiga kali digelar di Indonesia, diikuti segenap pemangku kepentingan perbambuan nasional. Di ujung pertemuan, akan dideklarasikan pembentukan Dewan Bambu Indonesia untuk mengangkat potensi bambu.

Di Indonesia terdapat 172 spesies bambu asli nusantara dan 36 spesies yang diintroduksi dari luar negeri. Dunia memiliki 37 juta hektare hutan bambu natural ataupun budidaya yang setara dengan satu persen luasan hutan dunia. 

Dari jumlah itu, lima persen di antaranya terdapat di Indonesia sementara China memiliki 14 persen, dan India yang terluas, yaitu 30 persen. 

Bambu --subfamilia Bambusoideae-- juga diketahui mampu mengikat air tanah berpuluh kali lebih banyak ketimbang pohon berakar tunjang, demikian juga daya serap karbondioksidanya; dua syarat penting pelestarian dan pemulihan lingkungan.

Mengingat pengolahan bahan bambu untuk kepentingan industri memerlukan sentuhan teknologi maka penguasaan instrumen dan teknologi tentang ini adalah keharusan tersendiri. "Harus memerhatikan produk akhir yang diperlukan konsumen," katanya. 

Hal berikut, kata dia, adalah pemenuhan standardisasi. "Dalam hal ini SNI sehingga produk-produk yang dihasilkan ada standarnya. Misalnya, dimensi fisik produk itu; jangan berbeda-beda di antara produser," kata dia. 

Standardisasi ini juga untuk melindungi kepentingan konsumen sehingga bisnis yang jujur dan adil bisa terjadi. 

Masalah keempat yang harus didiseminasikan secara baik di antara pengrajin perbambuan ini adalah hak atas kekayaan intelektual yang harus dilindungi. "Banyak yang abai soal ini, tahu-tahu perancang aslinya bisa dituntut karena mengolah produk berdasarkan rancangan yang semula dia perkenalkan kepada publik," katanya. 

Kementerian Perindustrian, katanya, memiliki berbagai fora promosi untuk memperkenalkan produk bambu ke seluruh dunia. Dua yang utama adalah Tokyo Gift Show dan Ambiente di Frankfurt, Jerman. 

Pewarta: Ade P Marboen
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013