Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dari Partai Demokrat Melkias Yeke Gombo kepada wartawan, di Jayapura, Jumat.
Dia menilai, jika Barnabas Suebu mencalonkan diri kembali menjadi Gubernur Papua periode 2011-2016, membuktikan bahwa pendidikan politik di daerah paling timur ini sudah tidak membangun lagi.
"Ya, jika hal itu terjadi membuktikan pada dunia luar bahwa politik di Tanah Papua sudah tidak membangun, sekaligus mematikan langkah kader-kader lain untuk maju mencalonkan diri menjadi Gubernur," ujarnya.
Dia mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 32 sudah jelas tidak melarang Barnabas Suebu untuk mencalonkan diri kembali menjadi Gubernur Papua karena sudah menjabat dua kali. Tetapi kenapa beliau harus memaksakan diri dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung dengan berlindung pada Undang-Undang 21 Otonomi Khusus agar bisa maju lagi.
"Sebaiknya Pak Barnabas Suebu tidak maju lagi. Jika hal ini terus dilakukan akan berakibat fatal kemudian hari, karena cara-cara beliau akan diikuti pejabat-pejabat lain yang berjuang hanya untuk kepentingan politik bukan untuk rakyat," katanya.
Menurut Melkias, di Papua, banyak kader-kader muda yang memiliki kemampuan untuk memimpin daerahnya. Untuk itu Barnabas Suebu sebaiknya tidak lagi mencalonkan diri kembali menjadi Gubernur Papua.
"Berilah kesempatan kepada kader-kader Papua lainnya untuk memimpin Papua kedepan," paparnya.
Sebelumnya, Gubernu Barnabas Suebu menyampaikan bahwa dirinya masih bisa mencalonkan diri kembali sebagai gubernur untuk ketiga kalinya setelah semua permohonan dirinya dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA).
Isi dari surat bernomor 20/P.TS/III/2011/18P/Hum/2011 itu adalah konstitusi RI dan Undang-Undang Otonomi Khusus tidak melarang Barnabas Suebu untuk mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Papua untuk ketiga kalinya.
Namun, meskipun dengan adanya surat itu, Gubernur Barnabas Suebu sendiri belum memutuskan apakah dirinya akan maju lagi atau tidak. (ALX/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
