Intensifikasi Pengawasan Pangan dilakukan dari awal April sampai dengan akhir Mei 2021.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan berbagai jenis pangan ilegal yang beredar di sejumlah daerah selama Ramadhan 1442 hijriah/2021 masehi.

"Selama Ramadhan hingga menjelang hari Raya Idul Fitri, Badan POM bersama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, yang terdiri atas 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melakukan Intensifikasi Pengawasan Pangan," kata Kepala Badan POM RI Penny K Lukito dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Hingga minggu keempat April 2021, petugas menemukan produk pangan impor Tanpa Izin Edar (TIE) terbanyak di lima wilayah kerja yaitu BBPOM di Jakarta, BBPOM di Serang, BPOM di Batam, BBPOM di Bandar Lampung, dan Loka POM di Tangerang.

Selain pangan TIE, kata Penny, hasil pengawasan juga menemukan produk pangan kedaluwarsa dan rusak. Temuan pangan kedaluwarsa terbanyak ditemukan di wilayah kerja BPOM di Ambon, BPOM di Manokwari, BPOM Palu, Loka POM di Kepulaian Sangihe, dan Loka POM di Kepulauan Morotai.

Baca juga: Badan POM serahkan NIE dan Sertifikat kepada pelaku UMKM di Bali

Sementara, temuan produk pangan rusak terbesar ditemukan di wilayah kerja BBPOM di Serang, BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Makassar, BBPOM di Palembang, dan BPOM di Kendari.

“Temuan tersebut merupakan hasil dari pengawasan yang dilakukan terhadap 2.011 sarana peredaran, baik dari sarana retail, gudang distributor atau importir,” katanya.

Menurut Penny, jika dibandingkan dengan data intensifikasi pangan Tahun 2020, hasil temuan tahun ini menunjukkan penurunan produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), baik produk kedaluwarsa, TIE, dan rusak.

“Sebanyak 40,28 persen temuan merupakan produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Dari sejumlah sarana yang diperiksa, juga ditemukan 125.231 kemasan atau sebanyak 4.419 item produk kedaluwarsa, TIE, dan rusak," katanya.

Baca juga: BPOM sebut temuan kosmetik ilegal capai Rp31 miliar

Terhadap produk TMK tersebut, ujar Penny, telah dilakukan pengamanan di wilayah setempat dan pemusnahan oleh pelaku usaha yang disaksikan oleh petugas pengawas dari Badan POM.

Selain pengawasan terhadap pangan olahan, Badan POM juga melakukan sampling dan pengujian terhadap 8.144 sampel pangan jajanan buka puasa atau takjil, dengan temuan sampel yang mengandung bahan berbahaya, yaitu formalin (0,45 persen), boraks (0,59 persen), dan rhodamin B (0,73 persen).

Terhadap penjual pangan jajanan buka puasa yang menjual produk mengandung bahan berbahaya diberikan pembinaan bersama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pelaksanaan Intensifikasi Pengawasan Pangan juga dilakukan bekerja sama dengan lintas sektor terkait, meliputi Dinas Kesehatan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Baca juga: Badan POM intensif dampingi UMKM dukung daya saing

Intensifikasi Pengawasan Pangan dilakukan dari awal April sampai dengan akhir Mei 2021.

"Selama bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Badan POM berkomitmen untuk senantiasa mengawal keamanan pangan dan melindungi kesehatan masyarakat, sekalipun dalam masa darurat pandemi COVID-19," katanya.

Tentunya dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan untuk menjaga petugas, pelaku usaha, dan masyarakat dari risiko penyebaran virus COVID-19.

Badan POM lebih intensif melakukan pendampingan kepada pelaku usaha, sosialisasi, serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat.

Kepala Badan POM kembali menegaskan kepada pelaku usaha pangan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usahanya.

“Masyarakat juga harus menjadi konsumen cerdas dalam memilih pangan aman dengan selalu melakukan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluwarsa sebelum membeli atau mengonsumsi pangan olahan,” demikian Penny.

Baca juga: BPOM kuatkan pengawasan pangan olahan

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Rolex Malaha
Copyright © ANTARA 2021